Yasonna PDIP Kritik Keras Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto

Ia menilai, sebaiknya pemerintah memberikan penjelasan yang utuh kepada publik atas rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Karena itu, ia berharap pemerintah memperhatikan perinsip kehati-hatian, dan tidak sembarang memberikan gelar pahlawan.

"Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tdk mudah. Jadi kalo pemberian gelar pahlawan nasional itu saya harap, kita berharap agar hati-hati lah. Ya. Itu aja," tutur anggota Komisi XIII DPR RI itu.

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, mengatakan Soeharto memenuhi syarat menjadi pahlawan nasional. Dia pun membeberkan sejumlah pertimbangannya.

Pertama, Fadli Zon menyebut Soeharto pernah memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 di DI Yogyakarta melawan Belanda. Ketika itu, pangkat Soeharto masih Letnan Kolonel.

"Dalam pengusulan, saya kira banyak (pertimbangan). Beliau (Soeharto) memimpin Serangan Umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar," ujar Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Fadli Zon mengatakan, Serangan Umum 1 Maret merupakan perisitwa penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu juga menjadi salah satu alasan Indonesia diakui dunia.

"Itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran Serangan Umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," kata dia.

Di samping itu, Fadli menambahkan, Soeharto pernah ikut perang di dalam dan luar negeri. Banyak jasa yang dilakukan olehnya untuk bangsa ini.

"Belum lagi operasi pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada, ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan," ucap dia.

Fadli Zon mengatakan, yang menyatakan Soeharto memenuhi syarat menjadi pahlawan nasional bukan hanya dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan (GTK). Menurutnya, Soeharto memenuhi syarat dari tingkat bawah hingga atas sebagai pahlawan nasional.

"Dari TP2GP (Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat) yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat," ujar dia.