24 Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Trump soal Dana Pendidikan
- Gugatan 24 negara bagian AS dan Distrik Columbia terhadap pemerintahan Trump.
- Penahanan dana pendidikan dinilai melanggar hukum, mengancam program esensial pendidikan.
- Pembekuan dana akan mempersulit keuangan sekolah dan berdampak pada siswa miskin.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 24 negara bagian Amerika Serikat (AS) bersama Distrik Columbia melayangkan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah hukum ini diambil setelah pemerintah membekukan dana pendidikan federal senilai lebih dari 6,8 miliar dolar AS (sekitar Rp110 triliun).
Dana pendidikan tersebut ditahan pada 30 Juni 2025, sehari sebelum seharusnya dicairkan ke seluruh negara bagian. Koalisi penggugat dipimpin oleh jaksa agung dan gubernur dari berbagai negara bagian seperti California, New York, dan Kentucky, dilansir NPR.
1. Gugatan sebut penahanan dana melanggar hukum
Negara bagian penggugat menganggap tindakan pemerintah ilegal, sewenang-wenang, dan inkonstitusional. Kebijakan ini dinilai melanggar Undang-Undang Pengendalian Penahanan (Impoundment Control Act) tahun 1974. Jaksa Agung North Carolina, Jeff Jackson, menilai pemerintah telah melanggar beberapa aturan sekaligus.
"Ini jelas-jelas melanggar hukum. Ini bertentangan dengan Konstitusi. Ini bertentangan dengan Impoundment Act. Dari sudut pandang hukum, ini bukanlah kasus yang sulit," tutur Jackson, dikutip dari ABC News.
Dana yang ditahan seharusnya dialokasikan untuk berbagai program pendidikan yang esensial di seluruh negeri. Program tersebut antara lain mencakup kegiatan sepulang sekolah, pendidikan untuk anak pekerja migran, dan pembelajaran bahasa Inggris.
Porsi terbesar dari dana yang dibekukan adalah sekitar 2,2 miliar dolar AS (sekitar Rp35,8 triliun) untuk pelatihan guru. Selain itu, program literasi dan keterampilan kerja untuk orang dewasa juga ikut terdampak oleh penahanan dana ini.
2. Pemerintahan Trump masih meninjau dana agar tak digunakan untuk agenda politik sayap kiri
Pemerintahan Trump, melalui Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), menyatakan pembekuan ini adalah bagian dari peninjauan program. Tujuannya untuk memastikan dana tidak digunakan untuk membiayai agenda politik sayap kiri radikal.
Namun, keputusan tersebut justru menuai kritik dari politisi kedua partai. Senator Republikan dari Maine, Susan Collins, menyatakan sangat menentang keputusan pemerintah dan mendesak dana segera dicairkan.
Senada dengannya, Pengawas Sekolah Georgia dari Partai Republik, Richard Woods, juga mengkritik kebijakan tersebut. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab melepaskan dana yang sudah disetujui oleh Kongres. Gubernur Kentucky, Andy Beshear, menyatakan isu ini seharusnya tidak dipolitisasi.
"Ini bukan tentang Demokrat atau Republik, dana ini dialokasikan oleh Kongres untuk pendidikan anak-anak Kentucky, dan tugas saya adalah untuk memastikan kita mendapatkannya. Di Kentucky, 96 juta dolar AS (sekitar Rp1,5 triliun) dana pendidikan federal sedang terancam," ujar Beshear dilansir Al Jazeera.
3. Siswa miskin akan paling terdampak
Para pengkritik memperingatkan, pembekuan dana akan sangat mempersulit keuangan sekolah. Mereka telah menyusun anggaran dengan harapan dana federal akan cair seperti biasanya.
Kondisi ini memicu risiko pemecatan guru secara massal di berbagai wilayah. Negara bagian North Carolina, misalnya, diperkirakan harus memberhentikan sekitar 1.000 pendidik jika dana tidak juga cair.
Situasi menjadi sangat mendesak karena tahun ajaran baru akan dimulai dalam beberapa minggu. Di sisi lain, pemerintah belum memberikan jadwal pasti kapan peninjauan dana akan selesai, sehingga menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Pengawas Pendidikan Negara Bagian Alabama, Eric Mackey, khawatir bahwa dampak terburuk akan dirasakan oleh kelompok siswa yang paling membutuhkan.
"Hilangnya pendanaan untuk distrik-distrik sekolah pedesaan, miskin, dan dengan tingkat kemiskinan tinggi, akan mempersulit upaya untuk mendidik anak-anak di komunitas tersebut. Ini akan berdampak pada siswa yang paling membutuhkan," kata Mackey kepada ABC News.
