26 Negara Siap Kirim Pasukan ke Ukraina Pascaperang
- 26 negara siap kirim pasukan ke Ukraina setelah konflik dengan Rusia berakhir
- Amerika Serikat bahas peran dan dukungan militer, Rusia tolak kesepakatan damai dan hadirnya pasukan Eropa
- Trump soroti ekonomi energi dan serangan Rusia berlanjut di Ukraina
Jakarta, IDN Times – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa 26 negara siap mengirim pasukan ke Ukraina setelah konflik dengan Rusia berakhir. Negara-negara tersebut berasal dari Eropa, serta Kanada, Australia, dan Jepang. Mereka berkomitmen menjaga keamanan Ukraina di darat, laut, dan udara, namun pasukan tidak akan ditempatkan di garis depan agar serangan baru bisa dicegah.
Pernyataan itu disampaikan usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Coalition of the Willing di Paris yang dihadiri 35 negara dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy. Ia menyambut langkah itu dengan optimis.
“Saya pikir hari ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ini adalah langkah konkret yang sangat serius,” kata Zelenskyy, dikutip dari Al Jazeera.
1. Amerika Serikat bahas peran dan dukungan militer
Macron menyatakan keyakinannya bahwa Amerika Serikat (AS) akan mendukung upaya keamanan untuk Ukraina, meski detail partisipasi masih menunggu konfirmasi. Ia menyebut video call dengan Presiden AS, Donald Trump, berlangsung positif, namun Trump menegaskan tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. Sebagai gantinya, ia membuka kemungkinan memberikan dukungan lewat serangan udara.
Zelenskyy juga menggelar pertemuan tertutup dengan Steve Witkoff, utusan Trump untuk negosiasi perdamaian. Pertemuan itu membahas bantuan militer serta langkah pengamanan setelah gencatan senjata. Menurut analis, misi yang dipimpin Eropa tetap akan sangat bergantung pada intelijen dan kekuatan udara AS di luar wilayah Ukraina. Zelenskyy pun mengajukan rencana untuk memastikan perlindungan maksimal untuk langit Ukraina.
2. Rusia tolak kesepakatan damai dan hadirnya pasukan Eropa
Upaya mencari perdamaian masih menemui jalan buntu karena Presiden Rusia, Vladimir Putin, tidak menunjukkan niat untuk menyetujui perjanjian. Dalam kunjungan ke Beijing, ia menegaskan bahwa Moskow siap untuk menyelesaikan semua tugas kami secara militer jika tidak ada kesepakatan yang diterima. Putin juga menolak kehadiran pasukan Eropa di Ukraina pascaperang.
Pandangan itu ditolak oleh Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte.
“Bukan mereka yang menentukan,” ucapnya, menegaskan kedaulatan Ukraina dan pentingnya koalisi luas menghadapi agresi Rusia.
Dilansir dari BBC, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyerukan tekanan lebih kuat pada Putin agar gencatan senjata bisa tercapai. Ia menyebut janji koalisi sebagai komitmen unbreakable pledge atau janji yang tidak bisa dipecahkan yang turut didukung AS.
KTT itu juga menghasilkan kesepakatan penyediaan rudal jarak jauh bagi pertahanan Ukraina. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menilai gencatan senjata harus menjadi prioritas utama sebelum jaminan keamanan yang lebih kokoh dibangun. Italia tidak mengirim pasukan, tetapi menawarkan diri untuk membantu memantau kesepakatan perdamaian di masa depan.
3. Trump soroti ekonomi energi dan serangan Rusia berlanjut
Trump mengkritik negara-negara Eropa, terutama Hungaria dan Slovakia, karena masih membeli minyak Rusia meski Uni Eropa telah melarang sebagian besar impor sejak 2022. Seorang pejabat Gedung Putih menyebut Rusia memperoleh 1,1 miliar euro (setara Rp21 triliun) dari penjualan bahan bakar ke Uni Eropa hanya dalam setahun. Uni Eropa merencanakan penghentian penuh impor minyak dan gas Rusia pada 1 Januari 2028.
Dilansir dari CNA, serangan Rusia ke Ukraina tidak mereda meski diplomasi terus berjalan. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pada Kamis (4/9/2025), Rusia meluncurkan 112 drone serang dan pengalih, dengan 84 berhasil ditembak jatuh atau dijamming. Dua warga sipil yang sedang membersihkan ranjau tewas akibat serangan di Ukraina utara, menunjukkan kerasnya perang yang masih berlangsung di tengah pembicaraan damai.
