Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

AS Masukkan Eks Presiden Honduras dalam Daftar Pejabat Korup

Mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez. (twitter.com/wirenews)
Mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez. (twitter.com/wirenews)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/2/2022) resmi memasukkan mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez sebagai salah satu pejabat terduga korupsi. Hal ini dilakukan demi memberantas korupsi di Honduras yang berpengaruh terhadap gelombang imigran. 

Di samping Hernandez, pada tahun lalu mantan Presiden Porfirio Lobo Sosa yang menjabat tahun 2010-2014 juga dimasukkan dalam daftar hitam oleh AS. Pasalnya, ia diduga menerima suap dan terlibat kasus pencucian uang hasil penyelundupan narkoba. 

1. Hernandez dilarang masuk ke teritori Amerika Serikat

Masuknya Juan Orlando Hernandez dalam daftar pejabat yang diduga terlibat kasus korupsi dan dituding mendukung operasional tindak ilegal membuatnya tidak dapat memperoleh visa dan dilarang masuk ke teritori Amerika Serikat. 

Menurut keterangan dari Departemen Dalam Negeri, berdasarkan keterangan dari sejumlah media terpercaya mengungkapkan bila Hernandez telah terlibat tindak korupsi dan penyelundupan narkoba. Bahkan ia diduga menggunakan uang hasil penjualan narkoba untuk mendanai kampanye politiknya. 

"Amerika Serikat sedang berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Amerika Tengah dengan memberikan pembatasan visa kepada mantan Presiden Juan Orlando Hernandez atas tudingan terlibat kasus korupsi" ungkap Menlu Antony Blinken, dilaporkan dari The Wall Street Journal

Menteri Luar Negeri Honduras, Enrique Reina juga mengatakan bahwa aksi AS terhadap Hernandez adalah kedaulatan dari AS yang didasarkan dari investigasinya sendiri. 

"Kami semua tahu bahwa banyak kritik domestik dan eksternal kepada rezim Hernandez yang telah merusak negara kita. Pemerintahan Xiomara Castro akan tetap melakukan dialog dengan AS dan melanjutkan rencana strategis untuk melawan tindak korupsi" ungkap Reina. 

2. Keputusan Amerika Serikat didasarkan pada Engel List

Pemerintah Amerika Serikat pada Juli tahun lalu sudah memasukkan Hernandez ke dalam daftar hitam salah satu pejabat yang terduga melakukan korupsi dan mencederai demokrasi di Amerika Tengah. 

Dikutip Associated Press, daftar pejabat itu dipresentasikan di Kongres oleh mantan anggota parlemen Eliot Engel. Ia sebelumnya menduduki jabatan sebagai Komite Urusan Luar Negeri sebelum kalah dalam pemilu yang kini diduduki mayoritas parlemen dari Partai Demokrat. 

Publikasi yang disebut Engel List itu menyebutkan lebih dari 50 nama politisi, legislator, dan mantan pejabat di negara-negara Amerika Tengah, meliputi El Salvador, Guatemala dan Honduras. Salah satu dari puluhan nama itu terdapat mantan Presiden Honduras, Porfirio Lobo Sosa. 

Akan tetapi, nama Hernandez justru tidak ada dalam daftar yang kala itu masih menjabat sebagai presiden. Namun, ia tengah dilingkupi tudingan setelah adiknya Antonio Hernandez menjalani persidangan di New York dan terbukti terlibat skandal penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat. 

3. Hernandez terkejut atas keputusan AS dan menolak terlibat kasus korupsi

Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez saat bertemu Menteri Keamanan dalam Negeri AS, Chad F. Wolf. instagram.com/juanorlandoh/
Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez saat bertemu Menteri Keamanan dalam Negeri AS, Chad F. Wolf. instagram.com/juanorlandoh/

Kendati demikian, Hernandez yang baru saja meninggalkan jabatannya pada bulan lalu menolak tudingan tersebut. Pasalnya, sampai saat ini mantan presiden berusia 53 tahun itu belum mendapatkan tuntutan hukum atas kasus kriminal. 

Bahkan, Hernandez juga berkata bahwa ia terkejut atas keputusan Pemerintah AS yang hanya didasarkan dari laporan media dan pengakuan dari para penyelundup narkoba beserta pembunuh yang diekstradisi oleh pemerintahnya, dilansir Reuters

Di samping itu, ia menegaskan bila selama delapan tahun kepemimpinannya, total kasus penyelundupan narkoba yang melintasi Honduras turun hingga 83 persen. Sedangkan kasus pembunuhan turun menjadi 37 kasus pada setiap 100 ribu penduduk dari sebelumnya 86,4 per 100 ribu. 

Di sisi lain, AS juga berkeinginan untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Honduras yang kini di bawah kendali Xiomara Castro. Hal ini sehubungan dengan niat Castro untuk mengatasi masalah kemiskinan, kekerasan, dan korupsi di Honduras yang memicu warganya pergi ke AS. 

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Brahm
EditorBrahm
Follow Us