AS Rayu Arab Saudi agar Mau Bantu Bangun Gaza Pascaperang
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dikabarkan mencari kesepakatan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman serta empat pemimpin negara Arab lainnya untuk membangun kembali Jalur Gaza, pascaperang.
Dilansir dari Middle East Monitor, Kamis (18/1/2024), berdasarkan laporan dari NBC, para pemimpin Arab disebut sepakat mendukung pemerintahan baru Palestina yang telah direformasi untuk mengamankan Gaza.
1. Saudi disebut tawarkan normalisasi dengan Israel
Sementara itu, Pangeran MBS disebut juga sempat menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari perjanjian rekonstruksi Gaza.
“Ini adalah perkembangan diplomatik yang telah lama diupayakan PM Benjamin Netanyahu, tetapi hanya jika pemimpin Israel setuju untuk memberikan jalan bagi Palestina menjadi sebuah negara,” tulis laporan tersebut.
Netanyahu juga dikabarkan tidak bergeming ketika Blinken mengatakan tidak ada solusi militer terkait nasib Hamas.
2. AS sebut Saudi ingin normalisasi dengan Israel
Pada Oktober 2023, Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS mengeklaim Arab Saudi tetap tertarik memperbaiki hubungan dengan Israel meskipun konflik Gaza masih berlanjut.
Pernyataan itu muncul setelah pertemuan Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman Al Saud dan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan.
“Setelah berdiskusi, kami yakin memiliki jalan untuk kembali membahas normalisasi dan bahwa masih ada minat dari pihak Saudi untuk melakukan hal itu dengan Israel,” ungkap juru bicara Gedung Putih John Kirby, kala itu.
3. Situasi di Gaza persulit kemajuan normalisasi
Kirby menambahkan, konflik antara Israel dan Hamas di Gaza membuat normalisasi melambat.
“Jelas apa yang terjadi antara Israel dan Hamas membuat kemajuan praktis saat ini lebih sulit dicapai. Saya juga ingin mengingatkan bahwa bahkan sebelum tanggal 7 Oktober, kita hanya memerlukan beberapa bulan lagi untuk mencapai kerangka kerja yang disepakati,” bebernya.
Selama ini, Saudi menjadikan pembentukan negara Palestina sebagai salah satu syarat dalam normalisasi hubungannya dengan Israel. Namun, usulan itu ditolak oleh pemerintahan Netanyahu.
