Biden Tegaskan RUU Infrastruktur akan Disahkan Kongres
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menegaskan bahwa RUU Infrastruktur pada akhirnya akan disahkan oleh Kongres AS dalam pengumumannya yang disampaikan pada Jumat (1/10) waktu setempat. Sehari sebelumnya, DPR AS memutuskan untuk menunda pemungutan suara terhadap RUU Infrastruktur.
1. Presiden AS bertemu dengan para anggota Partai Demokrat membahas kebuntuan masalah tersebut
Dilansir dari BBC, Presiden Biden bersikeras bahwa RUU Infrastruktur senilai 1 triliun dolar
AS atau setara dengan Rp14.271,9 triliun pada akhirnya akan disahkan oleh Kongres di tengah kebuntuan di partainya sendiri.
Beberapa anggota Partai Demokrat justru menolak untuk mendukung rencana tersebut hingga RUU Kesejahteraan dan Perubahan Iklim senilai 3,5 triliun dolar AS atau setara dengan Rp49.952 triliun dipilih.
"Tidak masalah apakah itu diselesaikan dalam waktu 6 menit, 6 hari, atau 6 minggu, kami
akan menyelesaikannya," kata Biden setelah kunjungan ke Kongres pada Jumat waktu setempat yang dilansir dari BBC.
Akan tetapi, di kubu sentris Partai Demokrat justru ingin menghabiskan lebih sedikit untuk
isu-isu tersebut.
Di sisi kaum sentris memberikan kritikan, itu merupakan kemenangan taktis bagi Ketua Kaukus Progresif Kongres, Pramila Jayapal, dari Partai Demokrat, yang berhadapan dengan para pemimpin partainya sendiri serta memperkuat otot liberak di kaukus, menentang harapan dari beberapa di partai mereka sendiri.
"Orang-orang baru saja menyetujui strategi, konten, dan berjuang untuk semua orang serta
tidak meninggalkan siapa pun," ungkap pernyataan Jayapal seperti yang dilansir dari
Politico.com.
Tetapi di bawah narasi normal perseteruan sesama anggota partai, Demokrat merasa khawatir apakah kegagalan pada pekan ini untuk memberikan kesepakatan pada RUU Kesejahteraan dan Perubahan Iklim atau pemungutan suara untuk RUU Infrastruktur.
2. Seorang Senator Partai Demokrat dianggap menjadi kunci kesepakatan apa pun pada rencana RUU Kesejahteraan dan Perubahan Iklim
Kunjungan Biden ke Gedung Capitol pada Jumat waktu setempat mengakhiri 3 bulan yang begitu memusingkan karena Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, memutuskan kesepakatan yang tampaknya bersaing dengan dua faksi yang berbeda dari kaukusnya di tengah meningkatnya ancaman.
Janji-janji itu bertabrakan pada pekan ini, dengan sedikit kepastian apakah Biden, Pelosi,
dan Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, dapat memperoleh kembali momentum yang cukup untuk mencapai salah satu agenda domestik Presiden AS.
Sementara itu, beberapa anggota dari Partai Demokrat berharap kehadiran langka Biden pada Jumat waktu setempat akan menggalang dukungan untuk RUU Infrastruktur senilai 550 miliar dolar AS atau setara dengan Rp7.849,5 triliun, dia sebenarnya melakukan yang sebaliknya.
"RUU Infrastruktur tidak akan terjadi hingga mencapai kesepakatan tentang undang-undang
berikutnya," ujar Biden dalam pertemuan tersebut yang dilansir dari Politico.com.
Pengumuman itu mengejutkan kubu Partai Demokrat, dari kaum moderat yang telah dijanjikan pemungutan suara pada RUU Infrastruktur dari kepemimpinan selama berminggu-minggu, hingga anggota berpangkat tinggi yang hanya ingin mengetahui langkah selanjutnya.
Beberapa anggota Partai Demokrat berpendapat bahwa Biden telah membuat kemajuan dalam menyatukan partai di balik RUU jaring pengaman sosialnya yang akan mereformasi kebijakan tentang perawatan anak, perawatan kesehatan, dan perubahan iklim dengan secara signifikan menurunkan ekspetasi untuk apa yang awalnya akan menelan biaya sebanyak 3,5 triliun dolar AS atau setara dengan Rp49.951,8 triliun.
Biden juga berusaha menurunkan ekspetasi tersebut dalam pertemuan tersebut, di mana ia
membahas label harga untuk undang-undang antara 1,9 triliun dolar AS atau setara dengan
Rp27.116,1 triliun serta 2,3 triliun dolar AS atau setara dengan Rp32.825,5 triliun, yang
menyiratkan bahwa itu dapat memenangkan dukungan dari Senat moderat.
Kubu progresif, yang sebelumnya menolak keras justru memilih untuk bersatu setelahnya.
Tetapi, beberapa anggota Partai Demokrat tengah khawatir bahwa Senator Kyrsten Sinema
bersama dengan Senator Joe Manchin adalah kunci untuk kesepakatan apa pun pada rencana pengeluaran sosial, akan menarik diri dari pembicaraan setelah DPR membahas RUU Infrastruktur.
Kubu moderat Partai Demokrat juga khawatir bahwa kemunduran itu akan membuat mereka kehilangan suara selusin atau lebih anggota DPR dari Partai Republik yang berencana mendukung RUU Infrastruktur tersebut.
3. DPR AS memutuskan menunda pemungutan suara terhadap RUU Infrastruktur
Pada Kamis (30/9) malam waktu setempat, DPR AS menunda pemungutan suara yang direncanakan pada RUU Infrastruktur, sementara negosiasi saat itu berlanjut atas langkah lain tetapi gagal menghasilkan kesepakatan.
Pelosi mengatakan bahwa kaum progresif dan moderat memperdebatkan masalah biaya pengeluaran kesejahteraan sosial.
Dalam memonya yang dibuat, Manchin memasukkan saran tentang pengeluaran dan pendapatan yang dapat dia dukung, termasuk menaikkan tarif pajak perusahaan dari 21 persen menjadi 25 persen, yang lebih rendah dari 26,5 persen dalam Undang-Undang Kesejahteraan dan Perubahan Iklim.
Memo tersebut disampaikan kepada Pemimpin Mayoritas Senat pada Juli 2021 lalu. Manchin juga mengatakan bahwa pengujian dan persyaratan kerja harus ditambahkan ke program pengeluaran baru.
Senator asal West Virginia ini juga mendorong kembali ketentuan perubahan iklim yang dia khawatirkan dapat merugikan konstituennya, banyak dari mereka bergantung pada bahan bakar fosil untuk mata pencaharian mereka.
Jika RUU itu menawarkan dan memperluas kredit pajak untuk energi matahari dan angin, itu harus dilakukan tanpa mencabut kredit bahan bakar fosil.
Rencana pengeluaran sosial, bagian penting dari agenda legislatif Biden, bergantung pada
proses anggaran yang dikenal sebagai rekonsiliasi.
Dengan demikian, itu berarti bahwa 50 suara, ditambah suara sah Wakil Presiden AS, Kamala Harris, akan membuat RUU itu disahkan, daripada 60 suara yang biasanya dibutuhkan di Senat.
