Jakarta, IDN Times - Parlemen Transisi Burkina Faso mengizinkan pengembalian vonis hukuman mati di negaranya pada Rabu (21/10/2026). Pengembalian hukuman mati ini dilakukan hanya berselang 8 tahun setelah resmi dihapuskan pada Mei 2018.
Sementara itu, Burkina Faso sudah dipimpin oleh junta militer setelah dilanda kudeta militer pada Januari 2022. Hingga kini, belum ada kepastian kapan pemerintahan negara Afrika Barat itu akan dikembalikan ke sipil.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Burkina Faso, Edasso Rodrigue Bayala, mengatakan bahwa persetujuan dari parlemen ini untuk meningkatkan ketertiban. Menurutnya, hukuman mati akan mengembalikan nilai-nilai nasional dan menjamin keselamatan warga dari berbagai ancaman.
Dilansir Democrata, Bayala mengungkapkan bahwa hukuman mati akan diterapkan kepada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan besar. Ia mengungkapkan kejahatan tersebut meliputi terorisme, pengkhianatan besar, dan spionase, serta larangan produk yang menyebabkan kematian.
Pada saat yang sama, Burkina Faso juga akan mereformasi hukuman di negaranya, terutama mengenai kasus korupsi. Alhasil, siapapun yang terbukti melakukan korupsi mengambil uang negara akan dihukum seumur hidup.
Di sisi lain, pemerintah militer Burkina Faso juga akan meningkatkan vonis kasus kejahatan di jalanan. Nantinya, siapapun yang melakukan tindak kriminal dan membahayakan orang di jalan dapat dikenai vonis hukuman penjara.
Dilansir Africa News, hukuman yang berat ini digunakan ditetapkan di tengah krisis keamanan imbas aktivitas kelompok jihadis. Hingga kini, sebagian wilayah Burkina Faso masih terdampak kekerasan dan beberapa kota diblokade oleh pasukan militan.
Pada Juli, PBB mengumumkan penutupan Kantor HAM PBB di Burkina Faso mulai 30 November 2026. Keputusan ini disampaikan usai junta militer Burkina Faso menangguhkan operasional kantor tersebut selama 3 bulan lamanya.
Dilansir TRT Afrika, keputusan ini membuat akhir dari Kantor HAM PBB di Burkina Faso selama 5 tahun. Keberadaan kantor tersebut penting untuk terlibat langsung dengan institusi pemerintah setempat dan melatih ribuan personel keamanan di tengah krisis keamanan.