Burkina Faso Pecat PM dan Bubarkan Pemerintahan
Jakarta, IDN Times - Presiden militer Burkina Faso Kapten Ibrahim Traore, pada Jumat (6/12/2024), resmi memecat Perdana Menteri (PM) Burkina Faso Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela dan membubarkan pemerintahan. Tidak ada alasan yang jelas terkait pembubaran ini.
Pada Mei, Traore sudah mengumumkan perpanjangan pemerintahan militer di Burkina Faso hingga 5 tahun ke depan. Sebelumnya, ia sudah berjanji akan menyerahkan kepemimpinan ke tangan sipil pada 1 Juli 2024 setelah memimpin selama 2 tahun.
1. Junta militer Burkina Faso diliputi instabilitas
Sesuai dekrit, seluruh pemerintahan di Burkina Faso dibubarkan dan fungsi dari perdana menteri ditangguhkan. Namun, kabinet pemerintahan saat ini tetap melanjutkan tugasnya hingga jajaran pemerintahan baru dibentuk.
Melansir Africa News, sejak kudeta militer Januari 2022, Burkina Faso telah dirundung instabilitas. Awalnya, junta militer dipimpin oleh Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dan puncak kepemimpinan akhirnya digantikan oleh Traore usai kembali dikudeta.
Sementara, keputusan ini diumumkan oleh Kapten Traore beberapa saat setelah memberikan penghargaan pahlawan langsung kepada sejumlah tentara dan sukarelawan yang membantu dalam melawan teroris di Ougadougou.
Dalam acara tersebut, Traore mengungkapkan terima kasih kepada seluruh tentara yang terluka atas keberaniannya dan determinasinya dalam operasi melawan teroris.
2. Ouedraogo ditunjuk sebagai perdana menteri baru
Pada Sabtu (7/12/2024), Traore menunjuk Jean Emmanuel Ouedraogo sebagai perdana menteri baru di masa transisi pemerintahan. Penunjukkan ini dilakukan 24 jam setelah dibubarkannya pemerintahan sebelumnya.
Melansir APA News, Ouedraogo sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi Burkina Faso. Mantan jurnalis media milik pemerintah, RBT, itu sebelumnya ditunjuk sebagai menteri sejak Oktober 2022 di bawah pimpinan militer.
Sementara, salah satu keputusan kontroversialnya adalah menangguhkan operasional media Prancis, Radio France Internationale (RFI) di Burkina Faso karena dituding menyebarkan intimidasi kepada rakyatnya atas perintah dari pemimpin teroris.
Pemblokiran itu disampaikan pada Desember 2022, menyusul laporan RFI mengenai ancaman kelompok jihadis Jama'at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM) di negara Afrika Barat tersebut.
3. Burkina Faso dan Mali tekan jurnalis di negaranya
Pada akhir November, Pengawas Komunikasi Burkina Faso (CSC) memanggil petinggi media Observateur Paalga dan seorang jurnalis terkait artikel yang dimuat di dalamnya. Surat kabar tersebut menyampaikan kritik terhadap junta militer Mali yang menaikkan pangkatnya sendiri.
Mereka dianggap melanggar kode etik, hukum jurnalistik di Burkina Faso. Langkah ini sebagai balas budi usai Mali memutus saluran televisi lokal, Joliba TV, setelah mengkritisi junta militer Burkina Faso dalam sebuah acara debat.
Menanggapi hal ini, Reporters Without Borders mengatakan bahwa langkah dari kedua negara pimpinan militer tersebut semakin meningkatkan risiko keamanan yang dihadapi oleh jurnalis di kawasan Sahel.
Militer kedua negara Afrika Barat itu juga diduga terus berupaya memperpanjang jabatannya. Keduanya juga tidak menepati janjinya mengembalikan pemerintahan ke tangan sipil.
