Jakarta, IDN Times - Gangguan pasokan gas alam dari Rusia imbas perang Ukraina telah melanda Uni Eropa (UE). Jerman, raksasa ekonomi terbesar di blok tersebut, mengumumkan paket bantuan 65 miliar euro atau sekitar Rp961,2 triliun untuk mengurangi ancaman krisis energi.
Harga energi di Eropa terus mengalami lonjakan sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Paket bantuan yang diumumkan Jerman itu akan diberikan kepada mereka yang paling rentan, serta keringanan pajak untuk bisnis energi.
Kehidupan bisnis dan konsumen Jerman sedang dalam kepedihan karena harga energi yang terus melonjak. Negara itu, yang telah lama bergantung pada pasokan gas dari Rusia, sedang berusaha melepaskan diri dari ketergantungan tersebut.
Jerman, yang akan menghadapi musim dingin, membuat skema baru untuk mengatasi krisis akibat kurangnya pasokan energi tersebut. Pada Minggu (4/9/2022), Kanselir Olaf Scholz mengumumkan pembukaan paket bantuan senilai Rp961,2 triliun untuk persiapan melewati musim dingin, dikutip dari France24.
Paket bantuan tersebut disampaikan oleh koalisi tiga kekuatan politik Jerman, yakni Sosial Demokrat, Partai Hijau dan Partai Liberal. Paket ini datang dua hari usai perusahaan Gazprom Rusia urung mengalirkan kembali gas alam melalui pipa Nord Stream 1.
Kanselir Scholz mengatakan bahwa Jerman mampu melewati musim dingin, dan menambahkan bahwa Moskow sudah tidak lagi menjadi mitra energi yang dapat diandalkan.
Berlin sedang berusaha untuk mencari sumber energi selain Rusia, untuk mengisi cadangan penyimpanan yang pada bulan Juni mencapai 84 persen dari kapasitas maksimum.
Melansir BBC, paket bantuan Jerman itu menurut penjelasan Scholz, akan diberikan kepada jutaan pensiunan, orang-orang yang menerima tunjangan serta siswa. Sekitar 9 ribu pelaku bisnis padat energi juga akan menerima keringanan pajak sebesar 1,7 miliar euro atau Rp25,1 triliun.
Paket bantuan yang dikucurkan Jerman saat ini merupakan paket bantuan yang ketiga. Inflasi di Jerman telah mengalami kenaikan, khususnya bahan makanan. Pada Juni, kenaikan mencapai 12 persen dan pada Agustus mencapai 16,6 persen.
Kelompok oposisi Jerman seperti CDU/CSU mengkritik langkah pemerintahan Scholz, kutip Deutsche Welle.
Wakil ketua faksi CDU/CSU, Jens Spahn, mengatakan langkah Scholz tidak konkret, khususnya rencana dalam mengurangi biaya listrik yang tinggi.
Ketua CDU Friedrich Merz menyerukan tiga pembangkit nuklir Jerman yang tersisa, yang akan ditutup pada akhir tahun, untuk terus beroperasi guna menopang pasokan listrik.
Pendapat lain diberikan dari AfD. Partai sayap kanan itu justru meminta diakhirnya perang ekonomi Rusia-Berlin, dengan harapan dapat mengoperasikan pipa Nord Stream 2 serta tetap mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir.