China Pasang Pelampung Dekat Pulau Senkaku, Jepang Protes
Jakarta, IDN Times - Tokyo telah mengajukan protes kepada China melalui saluran diplomatik soal pemasangan pelampung di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang di dekat Kepulauan Senkaku, Laut China Timur. Pihaknya juga menuntut agar benda tersebut segera dipindahkan.
Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno, menyebut tindakan Beijing tidak konsisten dengan hukum internasonal. Ini merujuk pada perjanjian internasional yang ditandatangani kedua negara. Pemerintah Jepang juga akan melakukan pengawasan, serta merespons dengan tegas dan tenang untuk melindungi wilayah kedaulatannya.
"Memasang bangunan di ZEE negara kami, tanpa persetujuan kami melanggar peraturan terkait Konvensi PBB tentang Hukum Laut," kata Matsuno saat konferensi pers pada Selasa (19/9/2023), seraya menambahkan bahwa Penjaga Pantai Jepang telah mengeluarkan peringatan navigasi sejak 15 Juli guna menjamin keselamatan kapal yang berlayar di perairan tersebut, dikutip dari Kyodo News.
1. Pelampung tersebut ditemukan pada Juli
Pelampung kuning tersebut ditemukan pada Juli. Benda itu terlihat di perairan sekitar 80 kilometer barat laut Uotsuri, pulau terbesar di Senkaku. Pelampung dengan cahaya itu bertulisan China yang menyebut tujuannya adalah untuk penelitian kelautan, kata Kementerian Luar Negeri Jepang.
Protes yang dilancarkan oleh Negeri Sakura terkait wilayah yang disengketakan tersebut, bukanlah yang pertama kalinya. Jepang terakhir kali melaporkan adanya pelampung yang dipasang oleh Beijing di sekitar Senkaku pada 2018 lalu.
Tokyo dan Beijing terlibat dalam sengketa wilayah di Laut China Timur yang telah berlangsung lama. Jepang gigih mempertahankan pendiriannya bahwa pulau-pulau kecil tak berpenghuni tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayahnya. Di sisi lain, China mengklaim pulau tersebut dan menyebutnya sebagai Pulau Diaoyu.
2. Tentang sengketa Laut China Selatan
Baru-baru ini, Jepang juga melakukan protes atas deskripsi Kepulauan Senkaku dalam peta baru yang dirilis Beijing pada akhir Agustus. Pada peta standar nasional edisi 2023 tersebut, China mengklaim Kepulauan Senkaku di Prefektur Okinawa, Jepang.
Menurut Tokyo, peta tersebut memiliki gambaran tentang Kepulauan Senkaku berdasarkan klaim Beijing sendiri. Pihaknya mengatakan pulau-pulau tersebut tidak diragukan lagi merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Jepang, baik dari segi sejarah maupun hukum internasional, dikutip dari NHK News.
Jepang juga telah menuntut pencabutan segera deskripsi di peta tersebut. Namun, tetangganya Asia Timurnya itu tidak menerima protes Tokyo.
Peta terbaru Beijing tersebut juga menunjukkan klaim kedaulatan Negeri Tirai Bambu, termasuk di Laut China Selatan, meskipun Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag pada 2016 memutuskan bahwa klaim historis Beijing soal garis putus-putus (nine-dash line) tidak memiliki dasar hukum.
Dilansir Reuters, Peta tersebut menggambarkan garis berbentuk U di China berputar sejauh 1.500 km di selatan pulau Hainan dan memotong ZEE Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Garis itu menutupi sekitar 90 persen Laut China Selatan.
Perairan yang disengketakan tersebut merupakan salah satu jalur perairan tersibuk di dunia. Wilayah itu bernilai triliunan dolar AS setiap tahunnya dalam perdagangan global.
3. Pemerintah Jepang tingkatkan anggaran keamanan maritim
Desember tahun lalu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyepakati anggaran sekitar 320 miliar yen (Rp36,5 triliun) untuk tahun fiskal 2027, guna memperkuat sistem keamanan maritim.
Pada November 2022, penjaga pantai Jepang melaporkan bahwa empat kapal milik Beijing terdeteksi memasuki perairan teritorinya di dekat Kepulauan Senkaku. Salah satu kapal tersebut dilengkapi dengan meriam terbesar yang pernah terlihat di kapal jenis tersebut, yang membawa meriam 76 mm.
Insiden itu terjadi beberapa hari setelah pertemuan tatap muka pertama antara Kishida dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT APEC ke-29 di Thailand.
