Diancam Barat, Kepala Intelijen Serbia Putuskan Resign
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Intelijen Serbia (BIA), Aleksandar Vulin, memutuskan mundur dari jabatannya pada Jumat (3/11/2023). Pejabat yang dikenal pro-Rusia itu menyalahkan Barat yang terus mengancamnya dan dikhawatirkan akan berdampak pada negara.
Pada Juli lalu, Vulin telah mendapat sanksi individu dari Amerika Serikat (AS) karena diduga terlibat dalam sejumlah skandal korupsi. Ia pun menjadi pejabat publik pertama Serbia yang dijatuhkan sanksi oleh Washington dalam dua dekade terakhir.
1. Vulin tidak akan membiarkan Serbia terdampak
Vulin yang merupakan mantan Menteri Dalam Negeri Serbia mengatakan bahwa kemundurannya agar AS dan Uni Eropa (UE) tidak ikut menjatuhkan sanksi kepada Serbia karena dirinya sudah disanksi.
"Saya bukanlah penyebab ancaman dan tekanan kepada Serbia dan wilayah pengaruhnya. Namun, saya tidak akan membiarkan saya menjadi alasan atas ancaman kepada Serbia," terangnya. Maka dari itu, saya mengajukan pengunduran diri dari jabatan saya sebagai Kepala BIA," tutur Vulin, dikutip Balkan Insight.
"Sanksi telah ditetapkan kepada saya dan ini adalah bukti perjuangan saya untuk menyatukan rakyat Serbia. Namun, posisi sanksi kepada Serbia dan keberlanjutan posisi manajemen BIA akan menjadi bukti keserakahan saya," tambahnya.
Vulin dikenal sebagai sebagai sosok yang pro-Rusia dan terus mempromosikan istilah 'Serbian World' atau Serbia dan wilayah pengaruhnya. Istilah tersebut mengambil dari 'Rusian World' yang dipopulerkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.
2. Vucic sebut Vulin dijatuhi sanksi karena pro-Rusia
Presiden Serbia, Aleksandar Vucic mengatakan bahwa alasan nyata kenapa Vulin dijatuhi sanksi oleh AS karena ia punya pandangan pro-Rusia. Vucic menyebut sanksi tersebut bukan karena ia terlibat dalam korupsi.
Pada Agustus 2022, Vulin sudah berkunjung ke Moskow untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov. Ia pun menjadi pejabat negara Eropa yang berkunjung ke Rusia setelah berkecamuknya perang Rusia-Ukraina.
Dilaporkan Associated Press, Vulin mengatakan bahwa Serbia adalah satu-satunya negara di Eropa yang tidak memberikan sanksi kepada Rusia dan tidak menjadi bagian dari histeria anti-Rusia yang melanda seluruh Benua Biru.
Setelah mendapat sanksi dari Washington, Vulin terus ditekan untuk menyerahkan jabatannya sebagai Kepala BIA oleh oposisi di Serbia.
3. Vucic bubarkan parlemen dan adakan pemilu lebih awal
Pada Rabu (31/10/2023), Presiden Aleksandar Vucic mengumumkan jadwal pemilihan umum parlementer di Serbia yang akan dilaksanakan pada 17 Desember. Sebelumnya, Vucic sudah menyetujui pembubaran Parlemen Serbia dan mengumumkan pemilu lebih awal.
Sejumlah pakar menyebut bahwa keputusan Vucic ini ditengarai oleh popularitas Partai Progresif Serbia yang terus menurun. Penurunan popularitas diakibatkan rentetan kasus kekerasan yang melanda Serbia dalam waktu 24 jam pada Mei lalu.
Para warga sudah muak dengan kekerasan yang terjadi di Serbia dan meminta agar pemerintah segera berbenah. Mereka pun menggelar demonstrasi besar-besaran setiap pekan untuk memrotes pemerintah.
Pada September, beberapa partai oposisi telah menyerukan kepada Vucic untuk menggelar pemilu parlementer lebih awal untuk anggota dewan di Belgrade.
