Eks PM Inggris Boris Johnson Kunjungi Ukraina, Ada Apa?
Jakarta, IDN Times - Mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson secara mendadak melakukan kunjungan ke Kiev, Ukraina. Johnson diterima oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.
Sebelum ke Kiev, Johnson terlebih dahulu mengunjungi Bucha dan Borodyanka, di barat laut Kiev. Menurut kantor Kepresidenan Ukraina, Johnson juga bertemu dengan mahasiswa dan dosen Universitas Nasional Kiev Taras Shevchenko serta memberikan sedikit pidato.
1. Hak istimewa Johnson mengunjungi Ukraina
Anggota parlemen Partai Konservatif Inggris mengatakan kunjungan Johnson ini merupakan ‘hak istimewa’, karena atas undangan pribadi Zelenskyy. Dalam kunjungannya, Johnson menekankan bahwa penderitaan rakyat Ukraina sudah terlalu lama.
“Satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini adalah Ukraina menang secepat mungkin. Ini adalah momen untuk melipatgandakan dan memberikan Ukraina semua senjata yang mereka butuhkan,” kata Johnson, dikutip dari BBC, Senin (23/1/2023).
“Semakin cepat Putin gagal, semakin baik bagi Ukraina dan seluruh dunia,” lanjut dia.
2. Kunjungan Johnson didukung oleh PM Inggris
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak disebutkan mendukung kunjungan Johnson ke Ukraina tersebut.
“PM Sunak selalu mendukung semua kolega yang menunjukkan bahwa Inggris berada di belakang Ukraina dan akan terus mendukung mereka,” ucap sekretaris pers kantor PM Inggris.
3. Jerman akhirnya izinkan Polandia kirim tank buatannya ke Ukraina
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, pada Minggu (23/1/2023), mengatakan bahwa negaranya tidak akan menghalangi Polandia jika ingin mengirim tank Leopard buatan Jerman ke Ukraina. Pernyataan itu disampaikan setelah perayaan 60 tahun Perjanjian Elysee antara Jerman dengan Prancis.
Baerbock mengatakan, negaranya telah melakukan pembicaraan dengan negara mitra. Dia juga menegaskan bahwa tank-tank tersebut penting untuk Ukraina sehingga tak akan menghalangi niat Polandia.
Jerman memiliki aturan ketat dengan senjata buatannya, meski itu dimiliki oleh pihak ketiga. Para negara yang memiliki senjata buatan Jerman harus mendapat izin Berlin jika ingin mengekspornya ke negara lain.
