Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu bertemu dengan timpalannya Gilberto Teodoro Jr. di Manila. Mereka menandatangani surat niat untuk menjalin pakta keamanan pada Sabtu (2/12/2023).
Keduanya akan meminta izin dari kepala negara masing-masing guna memulai negosiasi. Salah satu dari isi pakta tersebut adalah untuk mengizinkan tentara masing-masing negara memasuki wilayah negara lain.
Filipina sebelumnya telah menjalin hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat (AS) dan Australia. Bahkan mereka sudah menggelar latihan militer bersama. Kini Prancis juga memiliki niat untuk menjalin hubungan tersebut.
"Tujuan pertama adalah menciptakan interoperabilitas atau kedekatan strategis antara kedua angkatan bersenjata, melihat bagaimana kedua angkatan laut bekerja sama, bagaimana angkatan udara bekerja sama," kata Lecornu dikutip dari VOA News.
Saat ini, Filipina juga sedang melakukan negosiasi dengan Jepang untuk perjanjian akses timbal balik yang memungkinkan penempatan pasukan. Dengan hal itu, kedua negara dapat melakukan latihan militer dan kegiatan keamanan lain.
Teodoro mengatakan upaya memperdalam kerja sama termasuk meningkatkan pertukaran intelijen dan informasi untuk mengatasi ancaman.
Dilansir Associated Press, keduanya juga sepakat mempertahankan kunjungan kapal Filipina dan Prancis, menggarisbawahi pentingnya menegakkan hukum internasional.
Prancis telah mengerahkan kapal angkatan laut ke Laut China Selatan untuk mempromosikan kebebasan navigasi dan melawan ekspansi China. Manila telah teribat ketegangan dengan Beijing terkait klaim kepemilikan wilayah di perairan tersebut.
Kedatangan Lecornu ke Filipina merupakan kunjungan tahap pertama perjalanan melintasi Indo-Pasifk. Seperti negara Barat lain, Paris mendukung Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif dan stabil.
"Kami sedang menyusun agenda untuk memperkuat kehadiran kami di Indo-Pasifik," kata Lecornu dikutip dari Reuters.
Di Manila, Lecornu dan Teodoro juga membahas masalah lainnya seperti Timur Tengah dan Eropa. Mereka berdua menekankan pentingnya tatanan internasional berbasis aturan dan menyerukan penyelesaian perselisihan secara damai.