ICC Didesak Selidiki Biden dan Menterinya soal Kejahatan Perang Israel
Jakarta, IDN Times - Kelompok hak asasi manusia di Amerika Serikat (AS), Democracy for the Arab World Now (DAWN), meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki mantan Presiden AS Joe Biden dan para pejabatnya. Mereka diduga berperan dalam kejahatan perang Israel di Jalur Gaza.
Dalam pengajuannya yang diumumkan secara publik pada Senin (24/2/2025), DAWN menuduh Biden, bersama mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan mantan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, membantu dan bersekongkol dengan Israel. Mereka juga dituding sengaja berkontribusi terhadap kejahatan perang dan kemanusiaan Negara Zionis itu di Gaza.
Organisasi HAM tersebut menuduh bahwa para mantan pejabat AS tersebut melanggar pasal-pasal Statuta Roma dan piagam pendirian pengadilan dalam mendukung Israel.
"Bom yang dijatuhkan di rumah sakit, sekolah, dan rumah warga Palestina adalah bom AS. Kampanye pembunuhan dan penganiayaan dilakukan dengan dukungan AS," kata anggota dewan DAWN, Reed Brody, dilansir Anadolu.
1. DAWN menyoroti dukungan AS untuk memfasilitasi kejahatan Israel di Gaza
Pengajuan DAWN menyoroti dukungan militer, politik, dan publik AS terhadap tindakan Israel. Itu mencakup lebih dari 17,9 miliar dolar AS (setara Rp292 triliun) dalam bentuk transfer senjata sejak 7 Oktober 2023, termasuk pembagian intelijen dan perlindungan diplomatik, seperti memveto beberapa resolusi di Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.
Pengajuan organisasi HAM itu menjabarkan apa yang digambarkannya sebagai pola keputusan yang disengaja oleh para pejabat untuk memberikan dukungan guna memfasilitasi kejahatan Israel di Gaza. Para mantan pejabat disebut mengetahui niat untuk melakukan kejahatan Israel, mengutip The Guardian.
"Mereka tidak hanya mengabaikan dan membenarkan banyaknya bukti kejahatan keji dan disengaja yang dilakukan Israel, serta mengesampingkan rekomendasi staf mereka sendiri untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel," kata Direktur Eksekutif DAWN, Sarah Leah Whitson.
"Mereka juga melakukan hal yang sama dengan memberikan dukungan militer dan politik tanpa syarat kepada Israel untuk memastikan Israel dapat melakukan kekejamannya," sambungnya.
2. Biden, Blinken, dan Austin dinilai mengabaikan situasi mengerikan di Gaza
DAWN berargumen bahwa Biden, Blinken, dan Austin mengabaikan situasi mengerikan di Gaza, meski terdapat laporan publik mengenai kejahatan Israel terhadap penduduk sipil. Dokumen tersebut mengklaim bahwa para mantan pejabat AS menyadari kejahatan perang Israel sejak awal agresi di wilayah kantong Palestina itu.
Israel telah membunuh lebih dari 47 ribu orang di Gaza, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak sejak 7 Oktober 2023. Pengeboman yang tiada henti telah membuat sebagian besar penduduk wilayah kantong tersebut mengungsi, kekurangan makanan, dan sebagian besar wilayah hancur.
"Kami telah mencoba segala cara yang memungkinkan di AS untuk menghentikan aliran senjata AS ke Israel dan menghubungi serta melobi para pejabat serta bekerja sama dengan Kongres dan mengajukan tuntutan hukum," ungkap direktur advokasi DAWN, Raed Jarrar.
"Tak satu pun dari tindakan mitra kami ini yang mengarah pada tindakan akuntabilitas atau penangguhan pengiriman senjata ke Israel. Kami hanya mempunyai pilihan untuk menggunakan ICC," sambungnya, dilaporkan oleh Middle East Eye.
3. DAWN bahas rencana Trump soal pemindahan paksa warga Palestina
DAWN juga membahas rencana Presiden AS Donald Trump terkait pemindahan paksa warga Palestina ke negara-negara tetangga, seperti Yordania dan Mesir. Menurutnya, rencana tersebut akan membuat Trump bertanggung jawab secara individu atas kejahatan perang dan agresi berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma.
DAWN juga meminta ICC untuk menyelidiki pejabat Washington lainnya yang terlibat dalam pengambilan keputusan bantuan militer. Organisasi HAM tersebut berargumen bahwa meskipun pengadilan AS gagal meminta pertanggungjawaban para pejabat tersebut, badan-badan internasional seperti ICC harus melakukan intervensi.
Sebagai informasi, pada awal bulan ini, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengesahkan sanksi ekonomi terhadap ICC. Dia juga menuduh pengadilan internasional itu melakukan tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan AS dan Israel.
