Indonesia Bantah Tudingan soal Pelanggaran HAM Papua di PBB

Indonesia mengatakan pembahasan mengenai Papua perlu mencerminkan kondisi secara utuh. Pemerintah menilai warga sipil dari berbagai kelompok, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah, turut menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata.

Dalam pernyataannya, Indonesia menyebut sejumlah insiden kekerasan yang menimpa warga sipil. Di antaranya, tiga aparatur sipil negara (ASN) disebut terbunuh setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat.

Selain itu, seorang pengemudi yang mengangkut kebutuhan pokok juga disebut tewas. Indonesia turut menyebut adanya sembilan perempuan dan anak yang diculik di Mimika.

"Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia," tegas Indonesia dalam hak jawabnya.

Pemerintah menegaskan dugaan pelanggaran HAM yang kredibel tetap ditangani melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum. Indonesia secara khusus menyebut Komnas HAM sebagai lembaga independen dalam penanganan persoalan tersebut.

Pernyataan Indonesia tersebut disampaikan untuk merespons isu Papua yang diangkat oleh Kepulauan Solomon dan Vanuatu dalam Debat Umum UNGA81. Menurut Pacific Islands News Association (PINA), Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, menyerukan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua Barat.

Wale mengatakan laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat perlu mendapatkan verifikasi secara independen. Dia juga mendesak Indonesia untuk memfasilitasi kunjungan pejabat PBB yang disebut telah lama dinantikan tersebut.

"Laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat telah berlangsung terlalu lama. Laporan-laporan tersebut harus diverifikasi secara independen, bukan dibiarkan menjadi sengketa yang tak kunjung usai," ujar Wale.

Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB, Odo Tevi, menyampaikan kekhawatiran serupa mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat. Dia mengatakan isu perdamaian dan keamanan tidak dapat dipisahkan dari persoalan HAM.

"Seruan dari para pemimpin Forum Pasifik agar Komisaris Hak Asasi Manusia PBB mengunjungi Papua Barat masih belum ditanggapi dan perlu segera ditindaklanjuti," kata Tevi.

Tevi juga menyerukan perhatian internasional yang lebih besar terhadap situasi masyarakat adat Papua di Papua Barat. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai situasi HAM di Papua yang kemudian ditanggapi Indonesia melalui hak jawab.

Selain menolak tudingan sepihak, Indonesia turut menjelaskan posisi pemerintah mengenai rencana kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Indonesia menegaskan pengaturan kunjungan pejabat tersebut harus disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi.

"Pengaturan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia perlu disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi, sebagaimana berlaku bagi seluruh negara anggota, dan tidak diatur oleh negara lain atau organisasi regional lain," tegas Indonesia.

Pemerintah menyatakan akan terus terlibat secara konstruktif melalui mekanisme yang relevan. Indonesia juga mendorong dialog dan kerja sama yang dilandasi penghormatan terhadap fakta serta keselamatan seluruh warga sipil.

Di sisi lain, isu Papua muncul di tengah hubungan bilateral Indonesia dan Kepulauan Solomon yang tetap berjalan. Pada Kamis (24/9/2026) lalu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela di sela-sela UNGA81.

Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kerja sama pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas. Sugiono juga mengundang pelaku usaha Kepulauan Solomon untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia yang akan berlangsung pada 14-18 Oktober 2026.

Indonesia dan Kepulauan Solomon juga mendorong finalisasi kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam pertemuan itu, Houenipwela menyampaikan rencana untuk memperkuat perwakilan Kepulauan Solomon di Jakarta untuk mendorong hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Kepulauan Solomon juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Indonesia melalui berbagai program peningkatan kapasitas dan pemberian beasiswa.