Indonesia Berencana Aktifkan Lagi KBRI di Afghanistan, Apa Alasannya?
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia berencana untuk mengaktifkan kembali KBRI Kabul, Afghanistan, dalam rangka mendekati dan mempengaruhi Taliban agar membentuk pemerintahan yang inklusif.
“Reaktivasi KBRI Kabul tujuannya constructive engagement. Tapi sekali lagi, itu bukan berarti kita mengakui Taliban. Saat ini juga masih banyak negara yang mempertahankan embassy di sana for some reasons,” kata Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jaelani, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (6/12/2021).
1. Ini harapan Indonesia terhadap Taliban di Afghanistan
Indonesia berharap Taliban berkomitmen dengan janji-janjinya, termasuk membentuk pemerintahan yang inklusif, menghormati hak asasi perempuan dan anak-anak, serta terlibat aktif melawan terorisme.
“Kita tahu sepertinya hal ini belum cukup, we need more. Tapi, apa yang disampaikan (Taliban) secara verbal cukup positif, walaupun kadang situasinya di sana cukup memperihatinkan, tapi kita masih melihat ada harapan,” tambah mantan Duta Besar RI untuk Kanada itu.
2. Selama ini partisipasi Indonesia di Afghanistan difasilitasi KBRI Doha
Abdul Kadir turut mengakui, ketiadaan KBRI Kabul menyebabkan partisipasi Indonesia di Afghanistan sedikit terhambat. Kendati begitu, peran Indonesia untuk mewujudkan Afghanistan yang inklusif tetap berjalan dengan fasilitasi Kedutaan RI di Doha.
“Melalui Dubes di Doha kita melakukan engagement. Kita sampaikan harapan kita dan mereka (Taliban) mengharapkan sekali Indonesia. Jadi engagement terus dilakukan, tapi prosesnya memerlukan waktu karena pandemik dan lainnya,” tutur dia.
3. Indonesia siap motori constructive engagement pada tingkat multilateral
Strategi lain Indonesia untuk mewujudkan harapannya adalah memotori constructive engagement pada tingkat multilateral.
“Indonesia sudah mengusulkan (pertemuan dengan berbagai negara untuk membahas Afghanistan) dan kemarin di OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) sudah diumumkan bahwa Pakistan akan jadi tuan rumah pertemuan luar biasa menteri luar negeri,” kata Abdul Kadir.
Sebagai informasi, Taliban telah mengambil pemerintahan Afghanistan sejak pertengahan Agustus lalu. Indonesia dan banyak negara telah mengevakuasi warganya dari Afghanistan karena situasi yang tidak kondusif, salah satunya kebangkitan kembali ISIS-K atau kelompok sempalan ISIS yang berbasis di Afghanistan.
Karena peralihan rezim yang tidak lazim dan rekam jejak Taliban yang buruk, sampai saat ini belum ada negara yang mengakui Taliban sebagai pemerintahan sah.
