Iran Imbau Warga Hapus WhatsApp, Tuduh Jadi Alat Mata-Mata Israel
Jakarta, IDN Times - Media pemerintah Iran mengimbau masyarakat untuk menghapus aplikasi perpesanan WhatsApp. Platform tersebut dituduh menjadi alat Israel untuk memata-matai dan mengumpulkan data warga Iran.
Pada Rabu (17/6/2025), induk perusahaan induk WhatsApp, Meta, menyebut laporan itu tidak benar. Meta juga mengaku khawatir tuduhan ini dapat menjadi alasan bagi pemerintah Iran untuk memblokir layanan mereka di negaranya.
Imbauan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Iran dan Israel, serta laporan adanya gangguan internet skala nasional di Iran.
1. Iran tuduh data pengguna WhatsApp disalahgunakan
Media pemerintah Iran mengklaim, informasi pengguna, seperti data lokasi dan konten pribadi, dapat disalahgunakan untuk mengancam keamanan negara. Tuduhan tersebut juga menyinggung potensi bahaya terhadap figur-figur penting, termasuk ilmuwan nuklir.
Meski begitu, Iran tidak menyajikan bukti apa pun untuk mendukung klaimnya.
"Ini sangat penting karena mereka menggunakan informasi di ponsel Anda, lokasi Anda, dan konten yang Anda bagikan, yang kemungkinan bersifat pribadi namun tetap dapat diakses. Banyak dari kami memiliki teman dan kerabat yang tinggal di dekat sini, dan beberapa di antara mereka bisa jadi adalah ilmuwan nuklir atau tokoh-tokoh penting, jangan lupakan itu," kata seorang pembawa acara di siaran berita IRNA, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Sebelumnya, Iran pernah memblokir akses ke Whatsapp dan Google Play pada 2022. Saat itu, gelombang protes terkait kematian Mahsa Amini melanda seluruh Iran. Larangan tersebut baru dicabut pada Desember 2024, dilansir Time.
2. Meta bantah tuduhan Iran
Meta membantah tuduhan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa seluruh percakapan di WhatsApp dilindungi sistem enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption), yang membuat pesan hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima.
"Kami tidak melacak lokasi persis Anda, kami tidak menyimpan catatan tentang siapa yang saling mengirim pesan, dan kami tidak melacak pesan pribadi yang dikirimkan orang. Kami tidak memberikan informasi massal kepada pemerintah mana pun," ungkap juru bicara WhatsApp.
Sementara itu, pakar keamanan siber menilai WhatsApp masih memiliki kelemahan privasi pada metadata, yaitu data tentang aktivitas pengguna, bukan isi pesan. Meta sendiri mengakui mengumpulkan metadata, seperti informasi kontak dan perangkat, yang dapat dibagikan kepada otoritas jika ada permintaan hukum yang sah, dilansir Euronews.
3. Insiden terkait keamanan Whatsapp
Kekhawatiran terhadap keamanan aplikasi digital ini bukan tanpa dasar, mengingat adanya sejumlah insiden di masa lalu. Dilansir TRT Global, WhatsApp pada 2019 pernah menggugat NSO Group, sebuah perusahaan teknologi siber asal Israel. NSO Group dituduh menggunakan spyware Pegasus untuk meretas sekitar 1.400 akun pengguna, termasuk jurnalis dan aktivis.
Gugatan tersebut berakhir dengan keputusan pengadilan federal AS yang memerintahkan NSO Group membayar ganti rugi kepada WhatsApp. Selain NSO Group, Meta juga pernah menuduh perusahaan Israel lainnya, Paragon Solutions, menargetkan pengguna WhatsApp dengan teknik peretasan "zero-click".
Iran menjadi salah satu negara yang gencar mengupayakan kedaulatan digital. Iran mendukung lokalisasi data pengguna dan memiliki aplikasi perpesanannya sendiri, bernama Soroush.
