Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA di Israel yang berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza.
“Keputusan ini jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB,” sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (29/10/2024).
UNRWA adalah badan penerima mandat PBB untuk memainkan peran tak tergantikan dalam menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina.
“Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mendukung UNRWA melaksanakan mandatnya,” lanjut pernyataan itu.
Indonesia juga mendesak komunitas internasional, terutama DK PBB untuk segera menghentikan tindakan Israel. Kemudian memastikan untuk mematuhi kewajibannya terhadap hukum internasional, resolusi DK PBB, dan keputusan ICJ untuk mengakhiri penjajahan di Palestina.
Parlemen Israel akhirnya mengesahkan dua Undang-Undang (UU) yang melarang keberadaan dan operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di tanah yang diduduki Israel, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat.
UU pertama menyebutkan, UNRWA dilarang melakukan aktivitas apa pun atau menyediakan layanan bantuan di dalam wilayah Israel, termasuk Yerusalem Timur.
Sedangkan UU kedua, Israel menetapkan UNRWA sebagai kelompok teroris dan otomatis tidak akan ada interaksi atau pun komunikasi antara UNRWA dan pihak Israel. Dua UU ini akan berlaku sekitar 90 hari lagi setelah Kementerian Luar Negeri Israel bersurat ke kantor PBB.
Padahal, para warga Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel bergantung pada UNRWA yang mendistribusikan makanan serta bantuan lainnya untuk bertahan hidup.
Israel menuding, sejumlah staf UNRWA juga terlibat dalam aksi penyerangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel.
Israel juga menuduh bahwa Badan PBB ini memiliki hubungan dekat dengan para pejuang Hamas yang mereka labeli teroris.