Inggris Kritik Rencana Israel Putus Kerja Sama dengan UNRWA
- Pejabat Inggris mengecam rencana Israel hentikan kerja sama dengan UNRWA
- Ribuan truk bantuan kemanusiaan tertahan di perbatasan Gaza selama berbulan-bulan
- Kritik terhadap Israel karena keputusan ini tidak sejalan dengan kepentingan negara itu sendiri
Jakarta, IDN Times - Pejabat Khusus Urusan Timur Tengah Inggris, Hamish Falconer, mengecam rencana Israel menghentikan kerja sama dengan Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Ia memperingatkan kebijakan tersebut akan merusak reputasi Israel sebagai negara demokrasi.
Tujuh kementerian luar negeri Eropa, termasuk Inggris, telah mengeluarkan pernyataan bersama mendesak Israel untuk membatalkan rancangan undang-undang (RUU) tersebut. Mereka menyatakan, UNRWA dan organisasi PBB lainnya harus dapat sepenuhnya menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada yang membutuhkan.
RUU kontroversial ini diperkirakan akan dibahas minggu ini kecuali Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu turun tangan. Dilansir The Guardian, kritik Falconer merupakan kecaman terkeras dari pejabat Barat terkait rencana legislasi tersebut.
1. Ribuan truk bantuan tertahan di perbatasan Gaza
Falconer menilai UNRWA memiliki peran vital dalam menyalurkan bantuan dan layanan penting di Gaza.
"Sangat memprihatinkan melihat para pembuat kebijakan Israel mengambil langkah yang justru mempersulit penyaluran bantuan dasar seperti makanan, air, obat-obatan dan layanan kesehatan untuk warga Gaza yang membutuhkan," ungkap Falconer, dikutip dari Arab News.
Dalam kunjungannya ke perbatasan Mesir-Gaza baru-baru ini, Falconer mendapati ribuan truk bantuan yang telah tertahan selama berbulan-bulan. Gudang-gudang di perbatasan dipenuhi berbagai bantuan vital seperti peralatan medis, selimut, dan perlengkapan untuk menghadapi musim dingin yang belum tersalurkan.
Tingkat bantuan yang masuk ke Gaza masih sangat rendah karena konvoi kemanusiaan sering mendapat serangan. Falconer menyatakan, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan warga.
2. Israel menganggap UNRWA terlalu dekat dengan Hamas
Israel memandang UNRWA memiliki hubungan yang terlalu erat dengan kelompok Hamas dan mendukung hak pengungsi Palestina untuk kembali. Namun, menurut Falconer, keputusan ini tidak sejalan dengan kepentingan Israel sendiri.
Falconer mendesak Israel untuk lebih mengutamakan perlindungan warga sipil meski hal tersebut mengharuskan Israel membuat keputusan-keputusan sulit. Menurutnya, meski Hamas adalah organisasi teroris yang bersembunyi di antara warga sipil Gaza, semua pihak tetap berkewajiban melindungi warga sipil.
Komunitas internasional juga telah mengingatkan peran vital UNRWA dan organisasi kemanusiaan lainnya dalam penyaluran bantuan. Mereka menilai keberadaan lembaga-lembaga ini sangat krusial di tengah krisis yang sedang berlangsung.
3. Eks PM Inggris dorong pembentukan pemerintahan baru Gaza
Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair berpendapat bahwa Hamas tidak dapat dibiarkan terus menguasai Gaza. Blair menyarankan Israel untuk mundur dan memberi ruang bagi pembentukan struktur pemerintahan baru yang akan memungkinkan rekonstruksi Gaza.
Berdasarkan survei Tony Blair Institute, mayoritas warga lebih memilih Gaza dikelola oleh administrasi perwakilan lokal dengan pengawasan internasional. Sementara itu, mantan PM Israel, Ehud Olmert bekerja sama dan mantan Menlu Palestina Nasser al-Kidwa telah mengajukan proposal perdamaian mereka.
Proposal tersebut mencakup empat poin utama yakni gencatan senjata segera di Gaza, penarikan pasukan Israel secara menyeluruh, pembebasan semua sandera Hamas, dan penyelenggaraan pemilihan umum Palestina dalam waktu 36 bulan. Pertemuan ini menandai pertama kalinya al-Kidwa berpartisipasi dalam forum yang diselenggarakan pihak Israel.
