Israel Tutup 90 Persen Investigasi Tanpa Jerat Hukum
- Beberapa kasus besar masih mandek di meja penyelidik, termasuk serangan udara Mei 2024 ke kamp tenda di Rafah dan penembakan terhadap warga sipil pada Juni 2024.
- Israel Defense Forces (IDF) menjalankan sistem investigasi internal bertingkat untuk menangani insiden luar biasa yang terjadi selama aktivitas operasional, sesuai hukum domestik dan internasional.
- Kelompok hak asasi Israel, Yesh Din, mengkritik lambatnya proses investigasi oleh tim penilai fakta dan minimnya akuntabilitas dalam sistem investigasi internal IDF.
Jakarta, IDN Times – Israel menutup hampir 90 persen penyelidikan terkait dugaan kejahatan perang dan pelanggaran oleh pasukannya di Gaza dan Tepi Barat tanpa dakwaan atau temuan kesalahan. Temuan ini dipublikasikan kelompok pemantau konflik (AOAV), yang meneliti 52 insiden antara Oktober 2023 hingga Juni 2025. Insiden tersebut mengakibatkan 1.303 warga Palestina tewas, 1.880 luka, dan mencakup dua dugaan penyiksaan.
Hanya satu kasus yang berujung vonis penjara, yaitu tujuh bulan untuk seorang tentara cadangan karena menganiaya tahanan Palestina di pusat detensi Sde Teiman. Lima investigasi lain menyatakan ada pelanggaran, tetapi hanya berujung teguran internal tanpa dakwaan pidana. Sisanya, tujuh kasus ditutup tanpa temuan, sedangkan 39 belum selesai diselidiki.
Dilansir dari The Independent, tim AOAV, Iain Overton dan Lucas Tsantzouris, mengatakan bahwa temuan tersebut menunjukkan pola impunitas.
1. Kasus-kasus besar masih mandek di meja penyelidik
Beberapa insiden yang paling disorot dan masih dalam tahap peninjauan termasuk pembunuhan terhadap sedikitnya 112 warga Gaza yang mengantre tepung pada Februari 2024. Ada pula serangan udara Mei 2024 ke kamp tenda di Rafah yang menewaskan 45 orang, dan penembakan terhadap 31 warga sipil pada 1 Juni 2024 saat menuju lokasi distribusi makanan. Dalam insiden Juni, saksi mengatakan pasukan Israel melepaskan tembakan, tetapi IDF menyebut laporan itu salah dan belakangan mengatakan kepada The Guardian bahwa insiden tersebut masih dalam peninjauan.
Salah satu kasus paling disorot adalah serangan drone pada April 2024 yang menewaskan tujuh pekerja bantuan World Central Kitchen. Padahal, kendaraan mereka bertanda jelas dan telah mengoordinasikan pergerakannya sebelumnya. IDF menyebut insiden itu sebagai kesalahan serius yang berasal dari kegagalan besar karena kesalahan identifikasi, lalu memecat dua perwira dan memberi teguran pada beberapa lainnya, namun tidak ada dakwaan pidana yang dijatuhkan.
Pihak organisasi menyebut penyelidikan kilat itu tidak kredibel.
2. IDF jalankan sistem investigasi internal bertingkat
IDF menyatakan bahwa pihaknya melakukan proses pemeriksaan dan investigasi terkait insiden luar biasa yang terjadi selama aktivitas operasional, di mana terdapat dugaan pelanggaran hukum. Proses ini dijalankan sesuai hukum domestik dan internasional melalui berbagai sistem internal. Investigasi kriminal ditangani departemen kepolisian militer di bawah advokat militer, sedangkan penilaian awal dilakukan oleh tim penilai fakta dari staf umum.
Setiap laporan, keluhan, atau tuduhan terhadap pasukan IDF akan diperiksa, tak peduli dari mana sumbernya. Pada Agustus 2024, IDF mengungkap bahwa tim penilai fakta telah mengumpulkan informasi soal ratusan insiden terkait perang di Gaza. Sementara itu, kantor advokat militer telah membuka 74 investigasi kriminal.
Dari total tersebut, 52 kasus menyangkut kematian dan penganiayaan tahanan, 13 soal pencurian amunisi lawan, tiga terkait penghancuran properti sipil tanpa kebutuhan militer, dan enam kasus dugaan penggunaan kekuatan ilegal. IDF mencatat puluhan investigasi polisi militer telah dibuka dan sebagian besar investigasi ini masih berlangsung.
3. Lembaga HAM soroti lambatnya proses dan minimnya akuntabilitas
Kelompok hak asasi Israel, Yesh Din, mengatakan kepada AOAV bahwa dari 664 pengaduan terkait operasi militer di Gaza selama 2014-2021, hanya satu yang berujung ke pengadilan. Mereka menilai proses investigasi oleh tim penilai fakta sangat lamban dan jarang sampai ke meja hijau, serta menggambarkan sistemnya sebagai tidak transparan.
AOAV menyimpulkan bahwa investigasi internal Israel jauh dari standar internasional untuk penyelidikan independen dan transparan terhadap dugaan kejahatan perang.
Laporan itu memperingatkan bahwa pemeriksaan internal semacam ini memungkinkan Israel menghindari pengawasan hukum eksternal, sementara para korban tetap tak mendapat keadilan.
