Junta Myanmar Harus Dilarang Hadiri Forum Pertahanan ASEAN
Jakarta, IDN Times - Pertemuan dan forum pertahanan ASEAN, seperti ADMM-Plus kembali disorot. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Situasi HAM di Myanmar, Tom Andrews, prihatin terkait kehadiran junta militer Myanmar di forum-forum tersebut.
“Saya sangat prihatin dengan partisipasi Myanmar yang terus berlanjut dalam pertemuan formal pertahanan ASEAN. Misalnya, ASEAN menunjuk Jenderal Tun Aung, Panglima Tertinggi AU Myanmar, sebagai Ketua Konferensi Kepala Staf AU ASEAN tahun 2023,” kata Andrews, kepada awak media di kantor PBB, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Tun Aung disebut sebagai sosok yang bertanggung jawab atas serangan ke desa-desa di Myanmar dengan pesawat dan helikopter tempur. Tun Aung sudah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada dan Uni Eropa.
“Dan bulan lalu, Moe Aung, Panglima AL junta, ditunjuk untuk memimpin pertemuan Kepala AL ASEAN dan Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan ini,” ucap dia.
1. Junta tidak boleh diundang di pertemuan mana pun
Andrews menambahkan ASEAN beralasan pertemuan ini hanya bersifat teknis dan tidak melanggar larangan atas keterlibatan Myanmar di level politik untuk berpartisipasi di pertemuan-pertemuan tersebut.
“Hal ini tidak dapat diterima. Junta tidak boleh diundang untuk menghadiri pertemuan ASEAN mana pun. Setidaknya, ASEAN tidak boleh mengizinkan personel militer Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertahanan juga,” tutur dia.
“Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan, bersama negara-negara ASEAN lainnya, dan tidak hadir jika ada kehadiran junta militer,” tegas Andrews.
2. Hadirnya junta bisa merusak kredibilitas ASEAN
Andrews khawatir, kehadiran junta militer Myanmar terus-menerus di pertemuan pertahanan, nantinya bisa merusak kredibilitas ASEAN itu.
“Tindakan-tindakan ini tidak hanya akan merusak kredibilitas ASEAN, tetapi juga berfungsi untuk melegitimasi junta Myanmar dan memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar,” ucap dia lagi.
3. Kondisi Myanmar yang semakin memburuk
Andrews juga tak menampik bahwa situasi dan kondisi di Myanmar semakin memburuk akibat cengkeraman junta militer.
"Situasi di Myanmar kian buruk semakin hari," ucap Andrews.
Berdasarkan data yang dimiliki Andrews, setidaknya 3.600 warga sipil tewas akibat serangan junta militer sejak kudeta yang diluncurkan dua tahun lalu. Selain itu, 19 ribu orang menjadi tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar.
"Lebih dari 58 ribu rumah terbakar habis, termasuk klinik, rumah sakit dan sekolah. Lebih dari 1,5 juta warga mengungsi ke perbatasan negara lain,” katanya.
