Kamboja-Thailand Didesak Hentikan Bentrokan, Senjata Harus Dibungkam
- Tidak Sejalan dengan Semangat Piagam ASEAN. Amity Circle menegaskan bahwa konflik bersenjata antara dua negara anggota ASEAN secara langsung melanggar komitmen dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) serta Piagam ASEAN.
- Usul KTT Khusus ASEAN. Amity Circle mendorong agar ASEAN segera menggelar KTT khusus untuk mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut dan menggali pandangan langsung dari kedua belah pihak.
- Diplomasi Harus Jadi Prioritas. Konflik terbaru antara Kamboja dan Thailand dapat mengancam capaian besar Asia Tenggara sebagai kawasan damai, sehingga diplomasi harus ditempat
Jakarta, IDN Times – Konflik antara Thailand dan Kamboja di perbatasan mendapat perhatian cukup besar, terutama di kalangan negara ASEAN. Namun, kelompok regional yang juga menjadikan Thailand dan Kamboja sebagai anggotanya masih bungkam.
Kelompok pemikir dan tokoh diplomasi regional, Amity Circle, mendesak agar konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand segera dihentikan. Dalam pernyataan resminya, Amity Circle menyatakan keprihatinan mendalam atas pecahnya bentrokan bersenjata antara dua negara anggota ASEAN tersebut.
Mereka menyebut, konflik ini sebagai pukulan serius terhadap upaya perdamaian dan integrasi kawasan Asia Tenggara yang telah dibangun selama puluhan tahun. “Kedamaian yang telah terjalin selama puluhan tahun di Asia Tenggara telah hancur. Senjata dan mortir tidak lagi diam,” tulis Amity Circle dalam pernyataan itu, dikutip IDN Times Senin (28/7/2025).
1. Tidak Sejalan dengan semangat Piagam ASEAN
Amity Circle menegaskan, konflik bersenjata antara dua negara anggota ASEAN secara langsung melanggar komitmen dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) serta Piagam ASEAN.
“Hal ini pada dasarnya tidak konsisten dengan komitmen perjanjian dalam TAC dan Piagam ASEAN untuk penyelesaian perbedaan dengan cara damai, serta penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan,” tegas mereka.
Menurut Amity Circle, penyelesaian damai bisa dicapai tanpa mengurangi prinsip atau posisi politik masing-masing negara. “Bentrokan bersenjata harus segera diakhiri, perlu kondisi yang kondusif untuk dialog dan solusi damai harus diciptakan,” katanya.
2. Usul KTT Khusus ASEAN
Sebagai bentuk respons diplomatik yang cepat, Amity Circle mendorong agar ASEAN segera menggelar KTT khusus. Tujuannya adalah untuk mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut dan menggali pandangan langsung dari kedua belah pihak.
“Untuk mencegah eskalasi, KTT ASEAN khusus harus diselenggarakan,” ujar pernyataan tersebut.
Amity Circle juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pendekatan penyelesaian konflik. Menurut mereka, ASEAN sudah berpengalaman dalam menangani konflik serupa, termasuk saat ketegangan Kamboja–Thailand pada 2011.
“ASEAN secara tradisional telah menunjukkan ketangkasan dan kecerdikan untuk menavigasi kompleksitas situasi konflik. Bukanlah sepenuhnya mustahil untuk mencapai hasil serupa pada tahun 2025,” kata Amity Circle dalam pernyataan itu.
Pernyataan itu juga membuka opsi untuk melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, tanpa mengurangi posisi masing-masing pihak. “Untuk membantu dan mendukung upaya kedua belah pihak, mereka dapat mengundang keterlibatan pihak ketiga, negara, atau individu.”
3. Diplomasi harus jadi prioritas
Amity Circle mengingatkan, Asia Tenggara selama ini menjadi teladan kawasan damai di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Namun, konflik terbaru antara Kamboja dan Thailand dapat mengancam capaian besar tersebut.
“Pecahnya bentrokan bersenjata, mengancam pencapaian yang telah dicapai dengan susah payah. Diplomasi harus ditempatkan di garis depan,” sebut mereka.
Sebagai informasi, Amity Circle merupakan forum yang terdiri dari individu-individu berpengalaman di bidang diplomasi, perdagangan, dan kebijakan luar negeri di Asia Tenggara. Forum ini dipimpin oleh Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia.
Anggota forum ini merupakan sejumlah tokoh diplomasi regional, Syed Hamid Albar (Malaysia), Delia D. Albert (Filipina), Anifah Aman (Malaysia), Helen Clark (Selandia Baru), Noeleen Heyzer (Singapura/UN), Robert Hill (Australia), Yoriko Kawaguchi (Jepang), Kim Sung-hwan (Korea Selatan), Lim Hwee Hua (Singapura), Kasit Piromya (Thailand), Hassan Wirajuda (Indonesia), George Yeo (Singapura).
