Mantan Perdana Menteri Malaysia Terbukti Korupsi Dana Pembangunan
Kuala Lumpur, IDN Times - Setelah bertahun tahun tuduhan korupsi terhadap Najib Razak terdengar di publik, akhirnya ada keputusan resmi dari pengadilan setempat mengenai kejelasan kasus ini. Persidangan mengenai kasus korupsi mantan perdana menteri Malaysia ini dijadwalkan pada hari ini (28/07) pukul 10 waktu setempat. Sidang ini dilakukan atas tuduhan pihak berwenang terhadap korupsi sebesar 9,9 juta USD dari SRC Internasional, anak perusahaan 1MDB.
CNA melaporkan bahwa belum jelas apakah hukuman akan segera dilaksanakan atau tidak. Pengacara Najib mengatakan bahwa hukuman dapat ditunda, meingat kasus yang dihadapi sangatlah kompleks. Selain itu, Najib masih dapat mengajukan banding yang akan mengulur dilaksanakannya hukuman.
1. Hakim memutuskan Najib terbukti bersalah atas korupsi
1MDB adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2009, ketika Najib masih menjabat sebagai perdana menteri. Sejak tahun 2015, kecurigaan adanya korupsi di badan pembangunan Malaysia ini mulai tercium publik. Kegagalan pembayaran utang kepada bank maupun pemegang obligasi membuat pihak berwenang melakukan penyelidikan. Ditemukan bahwa 4.5 triliun USD dialirkan dari 1MDB ke rekening pribadi.
Alih alih mengaku, Najib melalui pengacaranya mengatakan bahwa ia ditipu oleh Jho Low, penasihat keuangan yang telah didakwa di Malaysia maupun AS. Dikutip dari BBC, pembelaan ini dipatahkan oleh Mohamad Nazlan dan Mohamad Ghazali selaku hakim yang menangani kasus ini. "Setelah mempertimbangkan segala bukti yang ada, kami menemukan bahwa penuntut telah membuktikan kasusnya tanpa keraguan", sebut mereka di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Dengan pernyataan tersebut, diputuskan bahwa Najib yang sekarang berusia 67 tahun bersalah atas 3 tuduhan pelanggaran kepercayaan, 3 tuduhan pencucian uang, dan penyalahgunaan 13,6 juta USD dari SRC Internasional.
2. AS turut menyelidiki kasus korupsi 1MDB
Selain pihak berwenang Malaysia, AS juga turun tangan atas penyelidikan kasus korupsi 1MDB. AS menuduh lebih dari 4,5 miliar USD digelapkan dari badan pembangunan tersebut dan dilarikan ke berbagai negara dalam bentuk kapal pesiar, jet, lukisan, dan properti mewah. Kasus ini juga melibatkan Goldmach Sachs, bank investasi multinasional asal AS.
Pada tahun 2012 lalu, Goldman Sachs menyetujui membantu penggalangan dana untuk 1MDB. Dalam pelaksanaannya, Goldman mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta USD. Bussiness Insider mencatat bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk membeli asset pribadi. Akibatnya, Goldman Sachs juga tertarik ke dalam skandal finansial global terbesar ini.
FBI pun mulai menyelidiki kasus korupsi yang merugikan berbagai ppihak ini. Sebanyak 17 penjabat Goldman Sachs ikut terjerat dan diproses dalam jalur hukum. Setelah diskusi panjang antara pemerintah Malaysia dengan pihak Goldman, dicapailah kesepakatan bahwa Goldman akan membayarkan 2,5 miliar USD dari penjualan barang basil penggelapan uang 1MDB kepada Malaysia. Namun, Goldman memberikan syarat berupa pembebasan kasus 17 penjabatnya, yang salah satu diantaranya merupakan mantan direktur bank tersebut.
3. Berpotensi picu jajak pendapat
Terbuktinya korupsi yang dilakukan Najib diprediksi dapat mengguncang kestabilan politik Malaysia. Pada tahun 2018, Najib dan partainya, United Malays National Organisation (UMNO) dikeluarkan dari pemilihan umum akibat terciumnya skandal 1MDB. Penggulingan partai ini mengakhiri 6 dekade berkuasanya UMNO dalam pemerintahan. Walaupun nama baik UMNO sempat tercemar, partai ini memperoleh kepopulerannya lagi pada Februari ini. VOA melaporkan bahwa membaiknya nama UMNO terjadi sebab adanya aliansi dengan Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang baru dilantik pada bulan Maret lalu.
Kasus ini tentunya merupakan ujian bagi Malaysia yang sedang berupaya memberantas korupsi. Sikap Muhyiddin Yassin dengan membiarkan kasus berjalan apa adanya dan tidak melakukan intervensi apapun membuat kredibilitasnya di mata publik meningkat. Di lain sisi, aliansi Muhyiddin yang menganggap UMNO sebagai bagian terbesarnya akan melemah, sehingga memicu potensi dilakukannya jajak pendapat.
