Menlu RI: Two State Solution Harga Mati untuk Perdamaian Palestina
- Indonesia menolak relokasi paksa warga Palestina dari Gaza
- Menteri Luar Negeri RI bertemu dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina di Jenewa
- Indonesia terus mendukung perdamaian di Palestina dan kemerdekaan bagi rakyatnya melalui solusi dua negara
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, bertemu dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Varsen Aghabekian di sela-sela Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss.
Menlu Sugiono menyampaikan Indonesia terus mengikuti perkembangan situasi di Palestina, termasuk di Gaza. “Indonesia menolak relokasi paksa warga Palestina dari Gaza, dan mendukung warga Palestina tetap berada di tanah airnya”, tegas Menlu Sugiono, dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima IDN Times, Selasa (25/2/2025)
1. Menyikapi usulan relokasi warga Palestina
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono juga menginformasikan Pemerintah Indonesia belum pernah menerima secara langsung informasi detil mengenai rencana relokasi warga Palestina. “Rencana apa pun harus mendapatkan persetujuan sukarela dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk Palestina," ujar Menlu Sugiono.
Menteri Negara Aghabekian mengapresiasi dukungan kuat Indonesia terhadap Palestina, termasuk dalam menyikapi isu relokasi paksa warga Palestina dari Gaza.
2. Pertemuan tingkat kepala negara
Kedua Menteri juga membahas upaya rekonstruksi Gaza dan menjajaki kemungkinan pertemuan bilateral di tingkat kepala negara. Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menyuarakan perdamaian di Palestina dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina melalui solusi dua negara.
Isu terkait Palestina turut menjadi perhatian pada pertemuan Dewan HAM PBB sesi kali ini. Sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia aktif mengusung sejumlah resolusi mengenai Palestina di Dewan HAM PBB Sesi ke-58 ini.
3. Indonesia Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026
Sebagai informasi, Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2024-2026. Ini merupakan kali keenam Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB.
Peran Indonesia di Dewan HAM PBB termasuk meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, mendorong dialog intensif antarnegara dengan kelompok-kelompok kawasan, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights, menyoroti isu-isu HAM terkini, mempromosikan situasi HAM regional maupun internasional, serta berupaya meningkatkan kapasitas anggota.
Dalam keanggotaan kali ini, Indonesia mengusung tema ‘Inclusive Partnership for Humanity’. Indonesia berkomitmen menjunjung tinggi HAM serta berkomitmen menjadi solusi masalah HAM dunia.
