Menteri Keuangan Israel Serukan Aneksasi Gaza secara Bertahap
- Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich desak Netanyahu untuk adopsi rencana Aneksasinya.
- Hamas mengecam pernyataan Smotrich, yang dinilai sebagai seruan resmi untuk memusnahkan rakyat Gaza.
- Sekjen PBB peringatkan risiko kehancuran masif akibat tindakan Israel di Gaza.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, meminta pemerintah untuk mencaplok Jalur Gaza jika kelompok Palestina Hamas menolak untuk meletakkan senjatanya.
Dalam konferensi pers pada Kamis (28/8/2025), menteri sayap kanan itu menyampaikan bahwa jika Hamas tidak kunjung menyerah, meletakkan senjata dan membebaskan sisa sandera Israel yang masih ditahan di Gaza, pemerintah sebaiknya mulai menganeksasi sebagian wilayah Palestina tersebut setiap minggunya selama empat minggu berturut-turut.
Menurut rencana Smotrich, warga Palestina pertama-tama akan diminta pindah ke selatan Gaza, kemudian Israel akan memberlakukan pengepungan di wilayah utara dan tengah untuk menumpas sisa pejuang Hamas, sebelum akhirnya melakukan aneksasi.
“Langkah-langkah ini dapat dicapai dalam 3-4 bulan,” ujar Smotrich, menyebut rencana itu sebagai bagian dari strategi untuk meraih kemenangan di Gaza sebelum akhir tahun.
1. Smotrich desak Netanyahu untuk adopsi rencana aneksasinya
Dalam konferensi pers tersebut, Smotrich mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mengadopsi rencana aneksasinya.
Netanyahu sendiri belum memberikan komentar publik terkait pernyataan Smotrich. Namun pemimpin Israel itu sebelumnya pernah menyinggung rencana untuk menguasai seluruh Gaza dan mengirimkan pasukan untuk menaklukkan kembali wilayah tersebut.
Smotrich, pendukung utama gerakan pemukim Israel, telah menyatakan dukungannya untuk membangun kembali pemukiman ilegal di Jalur Gaza pada 2005. Ia dan anggota sayap kanan lainnya dalam koalisi pemerintahan Netanyahu juga menentang keras upaya mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perang di Gaza. Mereka bahkan mengancam akan menjatuhkan pemerintah jika kesepakatan itu tercapai, dilansir dari The New Arab.
2. Hamas sebut pernyataan Smotrich sebagai seruan resmi untuk memusnahkan rakyat Gaza
Sementara itu, Hamas mengecam pernyataan Smotrich, menyebutnya sebagai seruan resmi untuk memusnahkan rakyat Gaza sekaligus pengakuan atas penggunaan kelaparan dan pengepungan sebagai senjata terhadap warga sipil tak bersalah.
“Pernyataan Smotrich bukan sekadar opini ekstremis yang terisolasi, melainkan kebijakan pemerintah yang telah diterapkan selama hampir 23 bulan perang Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Pernyataan ini mengungkap realitas pendudukan kepada dunia dan menegaskan bahwa apa yang terjadi di Gaza bukanlah ‘pertempuran militer’ melainkan sebuah proyek genosida dan pengungsian massal," kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Al Jazeera.
Kelompok Palestina itu lantas mendesak komunitas internasional untuk menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel.
3. Sekjen PBB peringatkan risiko kehancuran masif akibat tindakan Israel di Gaza
Seruan aneksasi ini muncul ketika pasukan Israel sedang melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kota Gaza dalam upaya merebut kota tersebut dan memaksa sekitar satu juta penduduknya mengungsi.
Serangan tersebut menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, bahkan memperingatkan bahwa kampanye militer tersebut berisiko menimbulkan kematian dan kehancuran masif. Kelaparan juga masih melanda Kota Gaza dan sekitarnya lantaran Israel masih memblokir masuknya bantuan kemanusiaan lainnya ke wilayah tersebut.
“Kelaparan bukan lagi kemungkinan yang mengintai; ini adalah bencana yang terjadi saat ini. Orang-orang meninggal karena kelaparan. Keluarga-keluarga tercerai-berai akibat pengungsian dan putus asa. Ibu hamil menghadapi risiko yang tak terbayangkan, dan sistem-sistem yang menopang kehidupan—makanan, air, layanan kesehatan—telah dibongkar secara sistematis," kata Guterres pada Kamis.
Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, serangan Israel telah membunuh sedikitnya 63 ribu warga Palestina dalam kurun hampir dua tahun terakhir, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Kampanye militer brutal ini diluncurkan sebagai respons atas serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan 251 lainnya disandera.
