Militer Mali Janji Pemilihan Tetap Dilaksanakan Awal 2022
Jakarta, IDN Times - Kepala pemerintah Mali, yang dipimpin militer, pada Minggu (12/12/2021) berjanji kepada blok regional Afrika Barat bahwa mereka akan menyerahkan jadwal pemilihan pada Januari 2022. Kepala pemerintahan transisi Mali, Kolonel Assimi Goita, membenarkan penundaan pemilihan dan mengadakan konsultasi nasional yang katanya sangat diperlukan guna perdamaian dan stabilitas negara.
“Mali … berkomitmen untuk memberi anda jadwal terperinci paling lambat 31 Januari 2022 yang dapat didiskusikan selama misi ECOWAS,” tulis Goita kepada kepala Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), Presiden Ghana Nana Akufo-Addo, dalam sebuah surat yang dikutip dari Al Jazeera.
1. Bertekad untuk kembali ke konstitusi
Dalam suratnya, Goita mengatakan bahwa kembalinya Mali ke tatanan konstitusional akan dijadikan prioritas bagi pihak militer. ECOWAS menangguhkan Mali menyusul kudeta militer pada Agustus 2020 dan Mei 2021, dengan sanksi pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas penundaan pemilihan dan mengancam tindakan lebih lanjut.
Para pemimpin Afrika Barat pada hari Minggu mengadakan pertemuan puncak di ibukota Nigeria Abuja untuk membahas bagaimana menanggapi kegagalan Mali untuk mengadakan pemilihan pada Februari 2022 sebelum kembali ke pemerintahan sipil.
2. ECOWAS tetap menuntut pemilihan pada Februari
Melansir The Citizen, para pemimpin Afrika Barat dalam blok ECOWAS menyerukan Mali yang diperintah militer untuk tetap mengadakan pemilihan pada Februari. Mereka mengancam sanksi lebih lanjut pada bulan Januari jika Bamako gagal membuat komitmen apa pun untuk kembali ke demokrasi.
"Kepala negara ... memutuskan untuk mempertahankan (tenggat waktu) 27 Februari 2022 untuk pemilihan di Mali," kata presiden ECOWAS Afrika Barat, Jean-Claude Brou, kepada wartawan di Abuja, seraya menambahkan bahwa sanksi akan dijatuhkan pada Januari jika Mali tidak segera menyelenggarakan pemilihan.
3. KTT ECOWAS juga membahas beberapa hal lainnya
Goita muncul sebagai pemimpin kuat Mali setelah kudeta yang menggulingkan mantan presiden Ibrahim Boubacar Keita pada Agustus 2020 lalu. Sementara itu, beberapa organisasi masyarakat sipil memboikot konsultasi nasional yang dihelat pada hari Sabtu, sebagaimana yang dilansir dari VOA.
Dalam KTT ECOWAS pada Minggu, mereka juga membahas beberapa hal lainnya seperti pasokan vaksin, larangan perjalanan yang diberlakukan di negara-negara Afrika, serta masalah Guinea yang telah berada di bawah kekuasaan militer sejak September setelah kudeta menggulingkan mantan presiden Alpha Conde.
