Pemilihan Ditunda, ECOWAS Jatuhkan Sanksi ke Pemimpin Mali
Jakarta, IDN Times - Blok politik dan ekonomi utama Afrika Barat, ECOWAS, telah menjatuhkan sanksi pada hari Minggu (7/11/2021) terhadap para pemimpin transisi Mali setelah memberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat mengadakan pemilihan presiden dan legislatif pada Februari mendatang.
Pemerintah sementara Mali, yang mengambil alih kekuasaan setelah militer menggulingkan Presiden Ibrahim Boubacar Keita pada Agustus 2020 telah berjanji kepada Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk mengawasi transisi 18 bulan kembali ke demokrasi yang berpuncak pada pemilihan pada 27 Februari 2022.
1. Sanksi berupa larangan perjalanan dan pembekuan aset
Melansir Reuters, ECOWAS mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan puncak di Ghana bahwa otoritas sementara telah menginformasikan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi batas waktu transisi Februari 2022.
Sanksi yang diberikan terhadap pemerintah Mali berupa larangan perjalanan dan pembekuan aset pada semua anggota otoritas transisi dan anggota keluarga mereka. Selain itu, ECOWAS akan mempertimbangkan sanksi tambahan pada Desember jika tidak ada kemajuan.
2. Partai politik menuntut junta untuk adakan pemilihan tahun depan
Sebuah koalisi partai politik di Bamako pada hari Sabtu menuntut junta militer untuk tetap mengadakan pemilihan pada Februari mendatang. Penguasa transisi Mali dituduh mengundur-undur waktu pemilihan pada kalender transisi Mali.
“Kami, partai-partai politik dan kelompok-kelompok partai politik dari kerangka kerja untuk transisi yang sukses di Mali, tidak lagi memahami logika pemerintah yang sepenuhnya kontradiktif, yang membahayakan evolusi transisi dan hubungan dengan mitra kami mengenai jadwal pemilihan, kelembagaan reformasi dan revisi teks," kata Amadou Koïta, juru bicara kelompok partai politik, dikutip dari Africanews.
3. Merupakan sanksi yang kedua kalinya
Melansir Al Jazeera, ECOWAS pertama kali memberlakukan sanksi, termasuk penutupan perbatasan, segera setelah kudeta tahun lalu, namun kemudian mencabutnya kurang dari dua bulan setelah para pemimpin kudeta menyetujui transisi dalam 18 bulan.
Dalam beberapa pekan terakhir, delegasi PBB dan ECOWAS telah mengunjungi Bamako dalam upaya untuk menekan pihak berwenang agar bergerak menuju penyelenggaraan pemilu. Namun, Perdana Menteri Choguel Miaga mengatakan bahwa pemilihan bisa ditunda selama berbulan-bulan.
Reuters menyebut, sejauh ini pemilihan mungkin ditunda karena pemberontakan militan yang akhir-akhir ini memanas. Pada September lalu, pemerintah Mali telah mengatakan bahwa pihaknya sadar akan komitmennya terhadap tenggat waktu pemilihan, tetapi beberapa pejabat juga menyatakan bahwa hal itu mungkin tidak akan ditepati.
