PM Inggris Boris Johnson Stop Pembatasan COVID-19
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, dijadwalkan akan mengumumkan penghentian aturan pembatasan COVID-19 pada Senin (21/02/2022). Boris tetap akan mengumumkan kebijakan kontroversial tersebut walaupun ditentang oleh partai oposisi dan ada kegelisihan dari WHO.
Dua tahun COVID-19 melanda berbagai negara, Boris akan berbicara di depan parlemen untuk menjelaskan rencananya terlepas kabar bahwa Ratu Elizabeth II dinyatakan terpapar COVID-19 pada Minggu (20/02/2022), dilansir France 24. "Hari ini (Senin) akan menjadi momen kebanggaan setelah salah satu periode tersulit dalam sejarah negara kita saat kita belajar hidup dengan COVID-19", ungkap Borish Johnson dalam pernyataan Downing Street.
1. Pandemi belum berakhir, Boris Johnson optimis karena vaksin
"Pandemi belum berakhir, tapi terima kasih terhadap peluncuran vaksin yang luar biasa, kami sekarang selangkah lebih dekat menuju normalitas dan akhirnya memberi masyarakat dengan kebebasan mereka sambil terus melindungi diri sendiri dan orang lain", ungkap Boris Johnson. Dia menegaskan vaksin mengambil peran penting dalam keputusannya tersebut.
Di bawah rencana "Hidup dengan COVID-19", Pemerintah Inggris dikabarkan akan mengumumkan pemberhentian segala aturan untuk masyarakat yang terinfeksi virus COVID-19 agar menjalani isolasi mandiri. Pemerintah setempat juga dikabarkan akan mengentikan pula pemberian tes COVID-19 gratis bagi masyarakat umum.
2. NHS Confederation mengklaim mayoritas masyarakat menentang kebijakan tersebut
NHS Confederation yang mewakili manajer senior di National Health Service mengklaim bahwa mayoritas masyarakat di sana tidak setuju terhadap penghentian isolasi mandiri dan pemberian tes COVID-19 yang gratis. Hal tersebut berdasarkan polling internal yang dilakukan lembaga tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Matthew Taylor, kepala eksekutif konfederasi, mengakui bahwa program vaksinasi massal pemerintah dan munculnya pengobatan COVID-19 baru menawarkan "harapan nyata" bagi masyarakat setempat. Namun, dia menambahkan "Tapi pemerintah tidak bisa mengayunkan tongkat ajaib dan berpura-pura ancaman itu telang hilang sama sekali".
Matthew juga menentang kebijakan penghentian tes COVID-19 yang gratis. "Masyarakat dapat terkena, tanpa tahu mereka telah terpapar, dan mereka menularkannya ke orang lain, beberapa dari mereka mungkin rentan".
3. Utusan WHO anggap kebijakan tersebut "sungguh tak bijaksana"
Utusan khusus WHO terkait COVID-19, David Navarro, mengatakan bahwa penghapusan undang-undang terkait isolasi mandiri ialah "sangat tidak bijak". Dia khawatir kebijakan yang diambil Inggris itu akan diikuti oleh negara-negara lainnya.
Kebijakan yang dilakukan Inggris berpotensi menimbulkan efek domino. "Saya sangat khawatir saat Inggris mengambil garis yang bertentangan dengan konsesus kesehatan masyarakat -- negara-negara lainnya, pimpinan negara lainnya akan mengatakan, jika Inggris dapat melakukannya, kenapa kita tidak, dan ini akan menciptakan sedikit efek domino di dunia", ujar David Navarro.
Kebijakan penghentian tes COVID-19 secara gratis juga dikritik terang-terangan oleh Partai Buruh yang merupakan partai oposisi. Mereka mengatakan kebijakan tersebut dapat diibaratkan sebagai pemerintah telah mengganti "pemain bertahan terbaik" pada 10 menit terakhir di sebuah pertandingan sepak bola.
Walau begitu, Boris Johnson tetap bersikeras untuk menjelaskan rencananya ke parlemen pada Senin (21/02/2022). Dia juga meyakini bahwa masyarakat tetap akan melakukan isolasi mandiri tanpa adanya payung hukum.
