Politikus Kawakan Irlandia Mundur dari Partai imbas Pelecehan Seksual
Jakarta, IDN Times - Jeffrey Donaldson, pemimpin Democratic Unionist Party (DUP), partai serikat pekerja terbesar Irlandia, mengundurkan diri. DUP mengatakan pada Jumat (29/3/2024) bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diterima.
Alasan rinci mengenai pengunduran diri tidak disebutkan. Namun, DUP telah menunjuk Gavin Robinson sebagai pemimpin sementara partai. Donaldson dikabarkan telah didakwa dengan pelanggaran seksual.
Donaldson merupakan salah satu politikus paling terkenal di kawasan Inggris. Dia merupakan anggota parlemen Irlandia Utara terlama di parlemen Inggris. Pertama kali Donaldson terpilih pada 1997.
`1. Persekongkolan pelanggaran seksual
Mundurnya Donaldson dilakukan setelah Dinas Kepolisian Irlandia Utara (PSNI) melaporkan dua penangkapan dan mengeluarkan sebuah pernyataan.
"Seorang pria berusia 61 tahun telah didakwa terkait dengan pelanggaran seksual yang belum lama ini terjadi," katanya dikutip dari Al Jazeera.
"Seorang perempuan berusia 57 tahun juga ditangkap dan didakwa pada saat itu karena membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran tambahan. Keduanya dijadwalkan hadir di hadapan pengadilan pada 24 April," tambahnya.
Polisi Inggris, dimana Irlandia Utara adalah bagiannya, umumnya tidak mengidentifikasi tersangka berdasarkan nama.
2. Donaldson adalah salah satu tokoh penting DUP
Donaldson menjadi anggota parlemen melalui Partai Unionist Ulster pada 1997, kemudian meninggalkannya pada 1998. Dia bergabung dengan DUP pada 2004 dan menjadi pemimpin partai sejak 2021.
Dilansir Deutsche Welle, Donaldson telah jadi tokoh penting DUP, menarik partai itu dari pemerintahan pembagian kekuasaan Irlandia Utara selama lebih dari dua tahun untuk menekan pemerintah pusat Inggris agar mengubah peraturan perdagangan usai Brexit.
Tapi, DUP juga sepakat untuk berbagi kekuasaan dengan partai nasionalis yang berkuasa, Sinn Fein, awal tahun ini.
Michelle O'Neill dari Sinn Fein, yang menjadi Menteri Pertama nasionalis Irlandia Utara, mengatakan bahwa kasus Donaldson kini menjadi masalah bagi sistem peradilan pidana.
"Prioritas saya adalah untuk terus memberikan kepemimpinan yang diharapkan dan pantas diterima masyarakat, dan untuk memastikan koalisi eksekutif empat partai memberikan hasil yang baik bagi seluruh komunitas kami sekarang dan di masa depan," katanya.
3. Sistem pembagian kekuasaan Irlandia Utara
Irlandia Utara adalah bagian dari Inggris tapi memiliki prinsip pembagian kekuasaan. Pemerintahan yang berkuasa di Irlandia Utara harus ada perwakilan dari nasionalis yang mendukung Irlandia Utara merdeka, dan serikat pekerja yang ingin Irlandia utara jadi bagian Inggris.
Menurut BBC, pembagian kekuasaan itu mengharuskan Irlandia Utara memiliki badan eksekutif Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama, satu anggota nasionalis dan satu anggota serikat pekerja. Jika salah satu mundur, maka mau atau tidak lainnya juga harus mundur.
Menteri Pertama dipilih oleh parlemen Irlandia yang dimenangkan oleh partai terbesar.
O'Neill adalah Menteri Pertama dari partai Sinn Fein yang menang pemilu, dan Wakil Menteri Pertama berasal dari DUP, yakni Emma Little-Pengelly.
Irlandia Utara menjalankan keuasaan atas berbagai hal, termasuk ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Tapi, bidang tertentu seperti hubungan internasional dan pertahanan menjadi kekuasaan pemerintah Inggris di London.
