Presiden Sudan Selatan Pecat Wapres dan Sejumlah Pejabat, Kenapa?
- Presiden Sudan Selatan memecat wakil presiden dan 37 pejabat pemerintahan, menimbulkan ketegangan politik internal.
- Pengadilan Sudan Selatan menolak dakwaan terhadap mantan wakil presiden Riek Machar, disebut sebagai politisasi kampanye media.
- Perjanjian perdamaian Sudan Selatan terancam batal akibat perseteruan antara Kiir dan Machar, memicu krisis di negara termiskin tersebut.
Jakarta, IDN Times - Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit, pada Kamis (13/11/2025), memecat satu dari lima wakil presiden dan sejumlah pejabat pemerintahan. Langkah ini memicu tensi politik internal di Sudan Selatan.
Sementara ini, belum ada penjelasan dari Kiir terkait dengan pemecatan Wakil Presiden (Wapres), Benjamin Bol Mel. Namun, pemecatan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Sudan Selatan di ambang perpecahan.
Dalam beberapa bulan terakhir, situasi di Sudan Selatan terus memanas. Ketegangan ini disebabkan tensi antara Kiir dan mantan Wapres Sudan Selatan, Riek Machar yang ditangguhkan.
1. Kiir pecat 37 pejabat pemerintahan di Sudan Selatan
Selain memecat Bol Mel, Kiir juga sudah memecat sebanyak 37 pejabat pemerintahan, termasuk kepala hukum, sejumlah menteri, dan kepala staf militer di Sudan Selatan. Pemecatan pejabat ini dilakukan selama kurang dari setahun terakhir.
Dilansir TRT Afrika, tak hanya memecat dari jabatannya, gelar Bol Mel sebagai jenderal bintang empat juga dicopot. Padahal, ia baru mendapatkan gelar tersebut pada September 2025.
Menyusul pemecatan ini, Bol Mel menampik rumor di media sosial terkait dijadikan tahanan rumah dan seluruh perlindungannya ditarik. Hingga kini, masih belum ada penggantinya untuk mengisi jabatan sebagai wapres di Sudan Selatan.
2. Pengadilan Sudan Selatan tolak dakwaan kepada Riek Machar
Pada akhir September, Pengadilan Sudan Selatan menolak dakwaan kepada mantan Wapres Riek Machar dan sejumlah pejabat lainnya karena tidak memiliki yurisdiksi untuk menghukumnya. Ia didakwa terlibat dalam pembunuhan, pengkhianatan, dan kejahatan kemanusiaan.
Kuasa Hukum Machar, Geri Raimondo Legge Lubati menyebut bahwa kliennya dan lainnya menjadi subjek dari politisasi kampanye media dari pejabat pemerintah. Menurutnya, dakwaan kepada kliennya didorong motif politik.
“Tindakan ini tidak berdasarkan hukum dan tidak ada dakwaan awal terhadap tuduhan dan ada sebuah pelanggaran konstitusi jaminan dari seseorang yang dianggap tidak bersalah,” terangnya, dikutip dari BBC.
3. Perjanjian perdamaian Sudan Selatan terancam batal
Sudan Selatan merupakan negara yang baru berdiri pada 2011 dan termasuk negara termiskin di dunia. Namun, negara ini terancam kembali dilanda perang saudara imbas perseteruan antara Kiir dan Machar dalam beberapa bulan terakhir.
Krisis di Sudan Selatan dimulai pada Maret 2025, ketika militan Tentara Putih yang mendukung Machar terlibat pertikaian dengan tentara Sudan Selatan di Upper Nile dan menduduki pangkalan militer di Nasir. Kemudian, helikopter milik PBB untuk mengevakuasi tentara ditembak dan menyebabkan sejumlah orang tewas, termasuk perwira militer.
