Wamen PPPA Ajak Perempuan Pimpin Ekonomi Berkeadilan
- Wamen PPPA Veronica Tan mengapresiasi 80 tahun kiprah PWKI dan menyerukan perempuan agar berani memimpin demi ekonomi berkeadilan serta Indonesia tanpa kekerasan.
- Data BPS dan SPHPN 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan, menegaskan darurat sosial yang perlu ditangani hingga akar struktural dan kulturalnya.
- Kemen PPPA melalui program Ruang Bersama Indonesia mendorong penguatan ekonomi perempuan sebagai strategi perlindungan nasional dan pencegahan kekerasan berbasis komunitas.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong penguatan kepemimpinan perempuan sebagai langkah strategis mewujudkan ekonomi berkeadilan dan Indonesia tanpa kekerasan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri perayaan HUT ke-80 Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Veronica Tan mengapresiasi peran organisasi masyarakat perempuan yang dinilai konsisten mengambil inisiatif dalam pelayanan sosial, penguatan keluarga, hingga kaderisasi kepemimpinan lintas generasi.
1. Apresiasi 8 dekade kontribusi PWKI dan seruan perempuan ambil peran strategis
Wamen PPPA menilai kiprah PWKI selama delapan dekade menjadi bukti nyata kontribusi perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
“Saya mengapresiasi organisasi masyarakat perempuan yang selama ini telah bekerja keras untuk kemajuan perempuan dan secara khusus saya mengapresiasi 8 dekade kontribusi Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) dalam pelayanan sosial, penguatan keluarga, pemulihan trauma, serta kaderisasi kepemimpinan perempuan lintas generasi," ujar Veronica, dikutip dari siaran pers, Sabtu (28/2/2025).
Dia mengatakan, perempuan tidak boleh lagi menunggu dan harus mengambil langkah strategis untuk memimpin, mendorong ekonomi berkeadilan, serta mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan.
"Kebijakan pemerintah hanya akan berjalan efektif jika didukung kolaborasi gerakan masyarakat, termasuk PWKI, sebagai penggerak literasi hukum, inkubator UMKM perempuan berbasis komunitas, penyedia ruang aman bagi korban, serta mitra strategis pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan,” ujar dia.
Dia mengatakan, kebijakan pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi erat dengan organisasi masyarakat yang memiliki kedekatan langsung dengan komunitas.
2. Kekerasan terhadap perempuan masih jadi darurat sosial
Wamen PPPA juga memaparkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang menunjukkan populasi perempuan mencapai sekitar 49,5 persen dari total penduduk Indonesia, sementara penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai 69 persen. Namun, hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mencatat 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kondisi darurat sosial sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Banyak perempuan enggan melapor akibat ketergantungan ekonomi, tekanan budaya, rasa takut kehilangan penghidupan, serta keterbatasan akses layanan. Karena itu, penanganan kekerasan harus menyentuh akar persoalan, yaitu ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, serta norma sosial yang membatasi keberanian korban untuk mencari pertolongan,” tambah Wamen PPPA.
Dia mengatakan, upaya penanganan tidak cukup hanya pada aspek hukum, tetapi juga harus menyasar akar persoalan struktural dan kultural yang membuat korban sulit keluar dari lingkaran kekerasan.
3. Penguatan ekonomi perempuan jadi strategi perlindungan nasional
Melalui inisiatif Ruang Bersama Indonesia (RBI), Kemen PPPA mendorong terciptanya ruang kolaboratif ramah perempuan dan anak di tingkat desa dan kelurahan. Dalam ruang tersebut, perempuan didorong tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dan penggerak transformasi ekonomi komunitas.
“Penguatan ekonomi perempuan adalah strategi pencegahan kekerasan. Ketika perempuan memiliki akses terhadap modal, kepemilikan aset, literasi keuangan, dan jejaring usaha, mereka tidak mudah terjebak dalam relasi yang merugikan atau berbahaya. Agenda ekonomi perempuan bukan sekadar program tambahan, melainkan strategi perlindungan nasional,” kata dia.
Melalui momentum peringatan HUT ke-80 PWKI, Kemen PPPA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
