Puan Soal Soeharto Jadi Pahlawan: Harus Cermati Rekam Jejak Masa Lalu
- Perlu dikaji dengan cermatMenurut Puan, memberikan gelar pahlawan itu harus melalui pengkajian dengan cermat. Apakah nama-nama yang akan diangkat sudah layak menyandang status tersebut.
- Bahlil sebut Prabowo menerima usulan SoehartoPresiden Prabowo Subianto menerima usulan partainya agar Presiden ke-2 RI, Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Golkar mengajukan Soeharto menjadi pahlawan nasional sudah melalui mekanisme partai.
- Ada 40 nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasionalMenteri Sosial menyerahkan dokumen berisi daftar 40 nama calon pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menanggapi soal munculnya polemik Presiden Kedua RI, Soeharto diusulkan diberi gelar menjadi pahlawan nasional.
Puan mengingatkan agar pengangkatan Soeharto menjadi pahlawan itu harus mencermati rekam jejak di masa lalu sampai hari ini.
"Pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya, namun karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari dari masa lalu sampai sekarang," kata dia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
1. Perlu dikaji dengan cermat
Menurut Puan, memberikan gelar pahlawan itu harus melalui pengkajian dengan cermat. Apakah nama-nama yang akan diangkat sudah layak menyandang status tersebut.
"Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan, dan lain-lain sebagainya. Namun, ya hal itu tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat," ucapnya.
2. Bahlil sebut Prabowo menerima usulan Soeharto
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto, menerima usulan partainya agar Presiden ke-2 RI, Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Menurut dia, Prabowo menerima dan mempertimbangkan.
"Bapak Presiden menerima aspirasi dari Golkar tentang permohonan Golkar agar Pak Harto, Presiden Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan. Sudah barang tentu itu lewat mekanisme internal, kan ada, ada mekanisme yang harus dilalui," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).
"Kami sebagai partai sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian permohonan kami, untuk Pak Harto ditetapkan sebagai pahlawan nasional," kata dia.
Bahlil mengatakan, Golkar mengajukan Soeharto menjadi pahlawan nasional sudah melalui mekanisme partai. Menurut dia, Soeharto juga bagian dari tokoh Golkar.
"Karena Pak Harto ini kan adalah tokoh, presiden, dan bagi Golkar, ini adalah bagian dari apa yang beliau meletakkan kerangka perjuangan Golkar pada saat, pada masa itu ya," kata dia.
Namun tentang adanya penolakan Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional, Bahlil tak menjawabnya.
3. Ada 40 nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyerahkan dokumen berisi daftar 40 nama calon pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Selasa (21/10/2025). Salah satu nama yang diusulkan adalah aktivis buruh, Marsinah.
“Hari ini saya, Menteri Sosial, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, bertemu dengan Menteri Kebudayaan Pak Fadli Zon untuk menyerahkan surat dari Kementerian Sosial sebagai tindak lanjut hasil rapat Tim Penelitian dan Pengkajian Gelar Pahlawan,” ujar Gus Ipul.
Total, ada 40 nama yang diusulkan dan dianggap telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Selain Marsinah, terdapat sejumlah tokoh lain yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir.
"Beberapa di antaranya sudah memenuhi syarat sejak lima, enam, bahkan tujuh tahun lalu. Ada juga nama-nama baru yang dibahas dan diputuskan tahun ini,” kata dia.
Fadli Zon yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan (GTK) mengatakan, proses penetapan calon pahlawan nasional bukanlah hal yang instan.
"Proses ini panjang, dimulai dari kabupaten/kota, kemudian provinsi, hingga ke tingkat pusat. Ada diskusi dengan para ahli, seminar, bahkan penyusunan buku sebagai dasar pertimbangan. Setelah melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP), barulah nama-nama ini dinyatakan memenuhi syarat,” kata Fadli.
Dia mengatakan, Dewan Gelar akan menelaah kembali usulan tersebut sebelum diserahkan kepada Presiden untuk penetapan akhir menjelang peringatan Hari Pahlawan pada November nanti.
