Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Rencana Israel Duduki Gaza, Palestina Minta AS Bertindak

Bendera Palestina (unsplash.com/chris_robert)
Bendera Palestina (unsplash.com/chris_robert)
Intinya sih...
  • Pertemuan darurat DK PBB
  • Pertemuan darurat dijadwal ulang menjadi Minggu (10/8/2025) untuk membahas rencana Israel di Jalur Gaza.
  • Otoritas Palestina meminta AS untuk menghentikan invasi Israel ke Gaza.
  • Tolak rencana Israel
  • Pemerintah Palestina dan Hamas menolak rencana Israel yang akan mengakibatkan penggusuran penduduk dan pembantaian lebih lanjut.
  • Hamas menyatakan perluasan agresi terhadap rakyat Palestina tidak akan mudah dilupakan.
  • Netanyahu ingin atur Gaza secara permanen
  • Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan tujuan Israel adalah membent
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Otoritas Palestina pada meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mencegah Israel menduduki Jalur Gaza, yang akan menggusur hampir satu juta warga Palestina dari Kota Gaza. Israel mengatakan akan mengintensifkan perang 22 bulannya dengan Hamas dengan mengambil alih Kota Gaza.

Rencana Israel ini menimbulkan kekhawatiran bagi warga sipil Palestina dan sandera Israel yang masih ditahan di Gaza. Hal tersebut hanya memperbarui tekanan internasional untuk mengakhiri konflik.

Perang udara dan darat Israel telah menewaskan puluhan ribu orang di Gaza, menggusur sebagian besar penduduk, menghancurkan wilayah yang luas, dan mendorong wilayah tersebut ke ambang kelaparan. Waktu operasi darat besar lainnya masih belum jelas.

Operasi ini kemungkinan akan membutuhkan mobilisasi ribuan pasukan dan evakuasi paksa warga sipil, yang hampir pasti akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.

1. Pertemuan darurat DK PBB

Dewan Keamanan PBB. (IDN Times/Sonya Michaella)
Dewan Keamanan PBB. (IDN Times/Sonya Michaella)

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengumumkan, pertemuan darurat mengenai rencana Israel dijadwal ulang menjadi Minggu (10/8/2025), setelah sebelumnya dijadwalkan pada Sabtu (9/8/2025).

Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh mengatakan, “Kami menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya pemerintah Amerika Serikat, untuk memikul tanggung jawabnya dan menghentikan invasi Israel ke Jalur Gaza.”

Langkah tersebut, katanya, tidak akan membawa keamanan, perdamaian, atau stabilitas bagi siapa pun.

2. Tolak rencana Israel

Pasukan Hamas dalam Peringatan 25 tahun Hamas yang dirayakan di Gaza pada Desember 2012. (commons.wikimedia.org/Hadi Mohammad)
Pasukan Hamas dalam Peringatan 25 tahun Hamas yang dirayakan di Gaza pada Desember 2012. (commons.wikimedia.org/Hadi Mohammad)

"Kami mengutuk keras keputusan pemerintah Israel untuk menduduki Gaza, yang berarti berlanjutnya penggusuran penduduk dan lebih banyak pembantaian serta penghancuran," seru Rudeineh.

Hamas juga menolak rencana Israel.

“Memperluas agresi terhadap rakyat Palestina kami tidak akan semudah membalikkan telapak tangan," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

3. Netanyahu ingin atur Gaza secara permanen

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons)
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons)

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan, Israel tidak berniat mempertahankan atau mengatur Gaza secara permanen. Netanyahu menyebut, tujuan Israel adalah membentuk perimeter keamanan, lalu menyerahkan wilayah itu kepada pasukan Arab di masa depan, meski tanpa menyebut negara mana yang akan terlibat atau bentuk tata kelolanya.

Pernyataan Netanyahu disampaikan menjelang rapat kabinet bersama para menteri senior untuk membahas kemungkinan memperluas kendali militer ke wilayah Gaza yang belum direbut.

Menurut dua sumber pemerintah Israel, salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah pengambilalihan bertahap. Langkah ini akan melibatkan peringatan evakuasi kepada warga Palestina sebelum operasi militer berlanjut.

Keputusan akhir soal ekspansi tersebut masih memerlukan persetujuan penuh dari kabinet keamanan Israel.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Dwifantya Aquina
EditorDwifantya Aquina
Follow Us