Riset Ungkap 6 Ribu Warga Sipil Myanmar Tewas sejak Kudeta
Jakarta, IDN Times - Lebih dari 6 ribu warga sipil tewas di Myanmar dalam 20 bulan pertama setelah kudeta militer pada Februari 2021 lalu. Hal itu diungkap menurut laporan yang diterbitkan pada Selasa (13/6/2023) oleh Institut Penelitian Perdamaian Oslo.
“Data kami menunjukkan bahwa jumlah korban manusia dalam konflik tersebut lebih tinggi dari yang dilaporkan sebelumnya,” kata Stein Tonnesson, salah satu penulis laporan tersebut, dilansir The Straits Times.
“Sementara junta jelas merupakan pembunuh utama, pasukan anti-junta juga memiliki banyak darah di tangan mereka,” tambahnya.
Laporan itu mengungkap bahwa 6.337 warga sipil tewas karena alasan politik antara 1 Februari 2021 hingga 30 September 2022, dan 2.614 orang terluka.
1. Kematian banyak disebabkan oleh junta
Menurut laporan tersebut, hampir setengah dari kematian, 3.003, dikaitkan dengan rezim tentara, polisi dan milisi, sementara 2.152 dikaitkan dengan kelompok oposisi bersenjata.
Dua belas dikaitkan dengan warga sipil lain yang tidak berafiliasi dengan rezim atau lawan, dan 1.170 dikaitkan dengan aktor yang tidak ditentukan.
"Ini adalah jumlah yang lebih besar dari yang biasanya dikutip di media, namun ini hanya perkiraan, berdasarkan laporan pembunuhan yang dikumpulkan dari laporan media yang dapat dipercaya," kata laporan itu.
2. Angka kemungkinan lebih tinggi
Kemungkinan jumlah korban jauh lebih tinggi daripada yang lain yang telah beredar, termasuk data yang berasal dari organisasi internasional.
“Jumlah sebenarnya pasti lebih tinggi karena banyak pembunuhan kemungkinan besar tidak dilaporkan,” ungkap laporan itu.
Min Zaw Oo, penulis utama laporan tersebut berharap dengan adanya laporan itu bisa memantik tindakan dari ASEAN dan PBB lebih lanjut.
“Warga sipil di Myanmar mempersiapkan diri untuk peningkatan kekerasan yang tajam. Ada potensi besar untuk pembunuhan politik, dengan pembunuhan pembalasan berskala besar, jika perang saudara meningkat ke tingkat berikutnya,” kata Min.
Studi tersebut merekomendasikan agar PBB memperbaiki sistemnya untuk mengamati dan mendokumentasikan pembunuhan warga sipil di Myanmar sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 2669, terlepas dari afiliasi politik pelaku.
3. Dampak kudeta
Myanmar telah mengalami aksi kudeta sejak 2021 lalu. Karena dugaan penipuan besar-besaran, militer Myanmar membatalkan pemilihan legislatif yang dimenangkan oleh partai pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan menggulingkan pemerintahannya.
Sejak itu, junta melakukan represi besar-besaran terhadap setiap oposisi, menangkap lebih dari 23 ribu orang, menurut kelompok pengawas setempat.
Menurut laporan PBB pada Maret lalu, sebanyak 17,6 juta warga Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan, lebih dari 1,6 juta pengungsi internal, dan sekitar 55 ribu bangunan sipil hancur sejak kudeta.
Utusan khusus PBB, Noeleen Heyzer, mengatakan sangat penting bahwa proses yang dipimpin Myanmar, yang mencerminkan semua suara terutama perempuan, pemuda dan minoritas, diizinkan untuk menentukan masa depan negara.
“Solusi berkelanjutan untuk orang-orang Rohingya harus dibangun ke dalam desain Myanmar yang damai, inklusif dan demokratis. Suara mereka harus integral dengan keputusan tentang masa depan mereka sendiri,” bebernya.
