Siapa Pemimpin Pemerintahan Transisi Suriah?
Jakarta, IDN Times - Mohammed Al-Bashir, perdana menteri dalam Pemerintahan Penyelamat Suriah (SSG), menyatakan pihak oposisi Suriah telah mengizinkannya membentuk pemerintahan peralihan seusai kejatuhan rezim Bashar Al-Assad.
"Menurut keputusan Komando Umum, kami telah mendapat izin untuk membentuk sebuah pemerintahan sementara yang akan berjalan secara tentatif hingga 1 Maret 2025," ucap Al-Bashir kepada media Al-Hadath, dikutip dari ANTARA, Rabu (11/12/2024).
SSG awalnya dibentuk organisasi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan kelompok bersenjata lainnya di Provinsi Idlib pada 2017.
Setelah takluknya Damaskus kepada kelompok oposisi pada 8 Desember 2024, Perdana Menteri Suriah Mohammad Ghazi Al-Jalali setuju menyerahkan kekuasaan kepada SSG.
1. Harga makanan melambung tinggi
Sementara, mata uang Suriah, Pound, masih beredar di Damaskus dan Aleppo. Ketika kelompok oposisi merebut kekuasaan, nilai pound Suriah sempat ambruk hingga 25 ribu per dolar AS sebelum berangsur pulih ke nilai sebelumnya sebesar 15 ribu.
Harga makanan di pertokoan lebih tinggi 30-50 persen dari harga di masa pemerintahan sebelumnya. Makanan pokok seperti buah-buahan dan sayur-sayuran masih tersedia.
2. Indonesia tanggapi polemik politik Suriah
Sementara, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta menyatakan Indonesia terus memantau dengan cermat perkembangan situasi di Suriah, serta menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk menjaga keamanan dan keselamatan rakyat Suriah.
Hal itu menanggapi kejatuhan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang tumbang pada Minggu, 8 Desember 2024.
"Indonesia menghormati keutuhan wilayah Suriah dan mengharapkan rakyat Suriah dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik,” kata Anis, dalam keterangannya, kemarin.
“Konsensus politik nasional, transisi demokratis yang damai, serta rekonstruksi/pemulihan ekonomi dan pembangunan sebagai prioritas Suriah di tahap selanjutnya,” sambung dia.
Di samping itu, Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional.
“KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya.
3. Pemberontak kuasai Damaskus dan klaim tumbangkan rezim Assad
Kelompok pemberontak Suriah menyebut pemerintahan Presiden Bashar al-Assad telah resmi berakhir seiring dengan kaburnya Assad dari Damaskus dan para pemberontak yang berhasil menduduki ibu kota Damaskus pada Minggu kemarin.
“Setelah 50 tahun penindasan, 13 tahun kejahatan dan rakyat sengsara karena harus mengungsi, kami umumkan hari ini 8 Desember 2024, era kelam telah berakhir dan Suriah akan memulai masa depan baru,” sebut pernyataan para pemberontak.
Dini hari tadi, para pemberontak berhasil menduduki ibu kota Damaskus dan Bandara Damaskus. Dengan terdesaknya pemerintah ini, Assad dilaporkan langsung terbang menggunakan pesawat meninggalkan Damaskus.
