Tagihan Listrik Meroket, Ribuan Pedagang di Pakistan Mogok Massal
Jakarta, IDN Times - Ribuan pedagang di seluruh Pakistan menutup tokonya pada Sabtu (2/9/2023), untuk menyampaikan protes terhadap melonjaknya tagihan energi dan bahan bakar yang memicu ketidakpuasan menjelang pemilu nasional.
Penutupan pasar secara luas terjadi di Lahore, Karachi, dan Peshawar. Beberapa toko yang ditutup ditempel dengan plakat bertuliskan “kenaikan tagihan listrik dan pajak yang tidak masuk akal”.
“Semua orang berpartisipasi karena situasinya kini semakin tidak tertahankan,” kata presiden Serikat Pedagang Kota Lahore, Ajmal Hashmi, kepada kantor berita AFP.
“Bantuan harus diberikan agar masyarakat bisa menyediakan makanan," tambah dia.
1. Subsidi biaya hidup dipangkas akibat situasi ekonomi
Melansir Al Jazeera, kesalahan pengelolaan dan ketidakstabilan selama beberapa dekade telah melemahkan perekonomian Pakistan. Kondisi ini mendorong Islamabad terpaksa membuat kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghindari gagalnya pembayaran utang.
Namun, pemberi pinjaman global tersebut mendesak agar subsidi populer yang meringankan biaya hidup warga Pakistan itu dipangkas sebagai langkah penghematan. Alhasil, harga bensin dan listrik pun meroket.
Pemerintah menaikkan harga bensin melewati ambang batas 300 rupee (sekitar Rp14 ribu) per liter untuk pertama kalinya pada minggu ini. Nilai tukar terhadap dolar juga menjadi yang terendah dalam 76 tahun sejarah negara tersebut.
Sementara itu, data baru menunjukkan bahwa inflasi dari tahun ke tahun di bulan Agustus mencapai 27,4 persen, dengan tagihan bahan bakar kendaraan naik 8 persen di bulan Juli.
2. Pemerintah ngaku tidak punya pilihan lain
Adapun kenaikan tagihan listrik telah membuat frustrasi para konsumen dan pedagang, yang sebelumnya telah terbebani oleh lonjakan inflasi di Pakistan.
“Tagihan yang kami terima bulan ini melebihi pendapatan kami,” kata Babar Mahmood, presiden Serikat Pedagang Pasar Elektronik di Lahore.
“Ada kesenjangan yang semakin besar antara masyarakat umum dan mereka yang berkuasa," sambung dia.
Perdana Menteri sementara Anwaar-ul-Haq Kakar mengatakan bahwa warga harus membayar tagihan yang membengkak karena tidak ada pilihan kedua.
“Ketika Anda memberikan subsidi, Anda mengalihkan kewajiban fiskal Anda ke masa depan. Daripada mengatasi masalah ini, Anda malah menundanya,” katanya.
3. Pakistan hadapi sederet masalah menjelang pemilu
Pemerintahan sementara, yang telah memerintah Pakistan sejak parlemen dibubarkan bulan lalu, bertugas menyelenggarakan pemilu meskipun tanggalnya belum diumumkan.
Kepemimpinan sementara dan kesepakatan IMF telah dibahas oleh Perdana Menteri sebelumnya Shehbaz Sharif, yang memimpin koalisi lemah yang berjuang untuk membalikkan perekonomian dalam masa jabatannya yang singkat usai menyingkirkan Imran Khan pada 2022.
Khan, politisi paling populer di Pakistan, berada di penjara karena berjuang melawan sejumlah kasus hukum yang menurutnya bertujuan untuk mencegahnya ikut serta dalam pemilu.
Sementara itu, negara tersebut juga menghadapi situasi keamanan yang memburuk dengan sembilan tentara tewas dalam serangan bunuh diri pada Kamis (31/9/2023).
