Tak Hanya Hapus DEI, Trump Pulihkan Tentara yang Tolak Vaksin
- Presiden Trump akan menghapus kebijakan DEI dari militer AS
- Ribuan tentara yang diberhentikan karena menolak vaksin COVID-19 akan dikembalikan dengan gaji penuh
- Menteri Pertahanan Pete Hegseth mendukung kebijakan tersebut dan menyatakan akan ada perintah eksekutif lainnya
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk menghapus kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dari militer pada Senin (3/2/2025), dilansir CNN Internasional.
Selain itu, ribuan tentara yang diberhentikan karena menolak vaksin COVID-19 akan dikembalikan ke posisi mereka dengan gaji dan tunjangan penuh. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, pada Senin (27/1/2025).
Hegseth, mantan pembawa acara Fox News dan veteran militer, baru saja dikonfirmasi sebagai menteri pertahanan dengan dukungan tipis di Senat.
“Masih banyak perintah eksekutif lainnya yang akan dikeluarkan,” katanya kepada wartawan saat memasuki Pentagon untuk hari kerja pertamanya.
1. Penghapusan kebijakan keberagaman di militer
Dilansir The Guardian, perintah eksekutif ini melarang kebijakan yang mendasarkan keputusan pada ras atau gender dalam militer, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa semua program DEI akan dihentikan di lembaga-lembaga tersebut.
Kebijakan ini mempengaruhi berbagai inisiatif yang sebelumnya diterapkan untuk meningkatkan keberagaman. Sebagai contoh, Angkatan Udara AS sempat meninjau ulang materi pelatihan tentang pilot kulit hitam dan perempuan dari Perang Dunia II guna memastikan kesesuaiannya dengan aturan baru. Namun, pada Minggu (26/1/2025), militer menegaskan bahwa materi sejarah tertentu tetap akan diajarkan dalam pelatihan dasar.
Hegseth sendiri telah lama mengkritik kebijakan keberagaman di militer. Dalam bukunya The War on Warriors (2024), ia menulis bahwa jenderal yang mendukung prinsip DEI sebaiknya dicopot.
“Kita harus membersihkan militer dari jenderal yang terpengaruh oleh ideologi ini,” tulisnya.
2. Tentara yang tolak vaksin akan dikembalikan
Selain kebijakan DEI, Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk mengembalikan tentara yang diberhentikan karena menolak vaksin COVID-19. Perintah ini memastikan bahwa mereka akan mendapatkan kembali pangkat, gaji, dan tunjangan penuh.
Sekitar 8 ribu tentara diberhentikan akibat kebijakan vaksinasi antara 2021 dan 2023, dan hanya 43 orang yang sebelumnya dipulihkan. Dalam pidato pelantikannya, Trump menyebut pemecatan mereka sebagai tindakan yang tidak adil.
Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan mantan pejabat pertahanan. Seorang mantan pejabat Pentagon mengatakan bahwa langkah ini bisa menciptakan preseden bagi tentara untuk menolak vaksin lain, seperti vaksin demam kuning atau cacar.
3. Aturan baru untuk personel transgender
Trump juga akan menandatangani perintah eksekutif yang mengatur kebijakan bagi personel transgender di militer. Perintah ini melarang penggunaan kata ganti pilihan (preferred pronouns) serta melarang personel laki-laki menggunakan fasilitas perempuan, dilansir BBC.
Pada 2021, Presiden Joe Biden mencabut larangan Trump terhadap tentara transgender. Namun, selama masa jabatan pertamanya, Trump menerapkan kebijakan yang membatasi mereka untuk bertugas kecuali jika mendapatkan pengecualian khusus.
Organisasi Sparta, yang membela hak tentara transgender, mengecam kebijakan ini.
“Tentara transgender telah bertugas di medan perang dan membuktikan kemampuan mereka,” kata Sue Fulton, penasihat senior Sparta.
4. Dampak kebijakan ini
Langkah Trump menghapus kebijakan DEI di militer adalah bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk menghilangkan program keberagaman dari pemerintahan federal. Segera setelah kembali menjabat, ia memerintahkan semua pegawai yang bekerja di bidang DEI untuk diberhentikan sementara.
Kebijakan ini memicu perdebatan di Washington, terutama di kalangan anggota parlemen yang mendukung keberagaman di militer. Selain itu, kebijakan terkait tentara yang menolak vaksin juga dapat berdampak pada aturan kesehatan militer ke depan.
