Soal Laut China Selatan, Prabowo: Kita Tetap Pertahankan Kedaulatan
- Prabowo tegaskan komitmen Indonesia pertahankan kedaulatan nasional di Laut China Selatan.
- Kolaborasi dan kerja sama diutamakan daripada konfrontasi atau konflik.
- Biden dan Prabowo bahas isu Laut China Selatan, AS ingin memperkuat kemitraan dengan Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia mempertahankan kedaulatan nasional dalam isu Laut China Selatan. Prabowo menjamin Indonesia tetap mengedepankan kerja sama dengan semua pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin di Washington DC pada Rabu (13/11/2024).
"Kita menghormati semua kekuatan tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita," kata Prabowo dalam keterangan resminya.
1. Prabowo utamakan kerja sama ketimbang konfrontasi
Prabowo menegaskan kolaborasi dan kerja sama harus diutamakan dibandingkan konfrontasi atau konflik. Menurutnya, hal itu dapat dicapai dengan membangun kepercayaan dan sikap saling menghormati di antara negara-negara yang terlibat.
"Saya percaya kolaborasi, kerja sama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati," ujarnya.
2. Prabowo dan Biden bahas soal Laut China Selatan
Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga membahas isu Laut China Selatan dalam pertemuan mereka di Washington, Selasa (12/11/2024).
Biden terang-terangan mengatakan, isu Laut China Selatan menjadi salah satu topik yang dibahas dengan Prabowo. Apalagi Prabowo berkunjung ke Washington DC usai dari Beijing, China.
“AS ingin memperkuat kemitraan dengan Indonesia dengan memajukan konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ujar dia.
“Kami juga membahas sejumlah tantangan global seperti Gaza dan Laut China Selatan,” lanjut Biden.
3. Geger perjanjian maritim Indonesia dan China terkait Laut China Selatan
Awal pekan ini, penyataan bersama antara Indonesia dan China cukup disorot lantaran terdapat sebuah poin yang diduga merujuk pada wilayah Laut China Selatan.
Dalam poin sembilan dengan judul "The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation" disebutkan bahwa "The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims.”
“Menjadi pertanyaan mendasar apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim sepuluh garis putus (Dashed Line) oleh China yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara?” kata pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana, dalam keterangannya, Senin lalu.
“Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan,” beber dia.
