Turki Kutuk Rencana Israel Perluas Pemukiman Yahudi di Tepi Barat
Jakarta, IDN Times - Turki mengutuk rencana Israel untuk memperluas pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Langkah itu dinilai merusak upaya perdamaian dan melanggar hukum internasional.
"Kami mengutuk pemerintah Israel karena meningkatkan kegiatan pemukiman ilegal mereka dan rencana untuk membangun 4.500 unit permukiman ilegal baru di setidaknya 19 kota di Tepi Barat," kata Kementerian Luar Negeri Turki melalui Twitter pada Senin (19/6/2023), mengutip Yeni Safak.
“Türkiye akan terus mendukung upaya solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, memastikan pembentukan Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan integritas teritorial," tambah pernyataan itu.
Selain Turki, rencana tersebut juga diprotes oleh Palestina. Bahkan sekutu Israel Amerika Serikat (AS) juga mengecamnya.
1. Palestina khawatir perluasan akan perkuat kendali Israel di Tepi Barat
Melansir Al Jazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhir pekan lalu meratifikasi langkah pembangunan pemukiman Yahudi. Ini agar Menteri Keuangan Bezalel Smotrich bisa melewati enam tahap pembangunan ilegal tersebut.
Beberapa faksi Palestina khawatir rencana itu akan memperluas kendali Israel di seluruh wilayah yang didudukinya. Pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut perluasan pemukiman Yahudi sebagai eskalasi berbahaya untuk menyelesaikan aneksasi Tepi Barat.
Sementara, Hamas yang berkuasa di Gaza mengatakan, langkah tersebut hanya akan meningkatkan ketegangan di Tepi Barat.
Kemudian, Fatah memperingatkan bahwa para pemukim Yahudi akan disingkirkan dari Tepi Barat, sebagaimana mereka disingkirkan dari jalur Gaza.
Otoritas Palestina mengatakan bakal memboikot pertemuan Komite Ekonomi Bersama Israel yang dijadwalkan pada Senin.
2. AS kecam rencana perluasan pemukiman oleh Israel
Pemerintahan Netanyahu yang terbentuk dari koalisi ultra nasionalis sayap kanan dan ultra Ortodoks, menargetkan perluasan pemukiman Yahudi di Tepi Barat sebagai prioritas utama.
Sebelumnya, partai Netanyahu yakni Likud berjanji akan membangun semua pemukiman Yahudi di Galilea, Negev, Dataran Tinggi Golan, Yudea dan Samaria. Semua kawasan itu terletak di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Tetapi, rencana baru itu ditentang oleh AS, yang merasa terganggu terhadap rencana perluasan pemukiman.
"AS menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai dan merupakan hambatan bagi perdamaian," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller dalam sebuah pernyataan pada Minggu, dikutip dari The Guardian.
3. Netanyahu telah setujui 7 ribu rumah di Tepi Barat sejak 2022
Mulanya permukiman ilegal di Tepi Barat berada di bawah kendali tentara Israel. Dalam proses konstruksi, terdapat enam fase yang diawasi Koordinasi Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), dan badan sipil Israel yang mengelola Tepi Barat.
Tetapi, upaya keberatan bisa diajukan oleh masyarakat internasional atau bahkan warga Israel terhadap salah satu langkah pembangunan itu.
Dengan adanya ratifikasi, Smotrich kini mempunyai kendali soal pemukiman seperti apa yang dapat dibangun. Menkeu itu dinilai mustahil menolak perluasan pemukiman, mengingat dia terpilih karena adanya dukungan dari warga pemukiman Yahudi.
Sejak menjabat pada Januari 2022, Netanyahu telah menyetujui pembangunan 7 ribu unit rumah baru di Tepi Barat. Otoritas juga mengamandemen undang-undang demi membuka jalan bagi para pemukim guna kembali ke empat permukiman, yang sebelumnya telah dikosongkan, dilansir Al Jazeera.
