Uni Eropa Akan Mulai Longgarkan Sanksi Energi Bagi Suriah
- Uni Eropa akan menangguhkan sanksi energi dan transportasi bagi Suriah
- Dokumen yang dilihat oleh Reuters, pejabat UE melihat transportasi sebagai kunci untuk membantu bandara-bandara Suriah beroperasi penuh
- Beberapa pemerintah ingin bergerak cepat untuk menangguhkan sanksi, sementara yang lain lebih memilih pendekatan yang lebih hati-hati
Jakarta, IDN Times – Uni Eropa (UE) dalam waktu dekat akan menangguhkan sanksi energi dan transportasi bagi Suriah. Tiga orang diplomat anonim mengatakan bahwa penangguhan itu akan dipertimbangkan bersama dengan penyetopan sanksi keuangan.
“Pelonggaran langkah-langkah pembatasan Uni Eropa akan dilaksanakan secara bertahap dan dengan cara yang dapat dibatalkan, dengan secara berkala menilai apakah kondisi di Suriah memungkinkan penangguhan lebih lanjut,” tulis para diplomat tersebut dalam sebuah dokumen, dilansir Al Arabiya, Senin (27/1/2025).
Mereka menunjukkan perlunya penghormatan terhadap kebebasan fundamental dan transisi yang inklusif. Para diplomat itu juga merekomendasikan penilaian opsi untuk membuka kembali hubungan perbankan dan investasi dengan Suriah.
1. Diperlukan tindakan yang lebih cepat
Dalam sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters, para pejabat UE melihat transportasi sebagai kunci untuk membantu bandara-bandara Suriah beroperasi penuh. Pada gilirannya, fasilitas ini dapat memfasilitasi kembalinya para pengungsi.
”Energi dan listrik juga dianggap penting untuk meningkatkan kondisi kehidupan guna membantu menstabilkan negara dan mendorong warga untuk kembali,” lapor media itu.
Diplomat dari 27 negara anggota blok tersebut kemudian merekomendasikan untuk mengambil tindakan cepat guna menangguhkan pembatasan di sektor-sektor yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk stabilisasi ekonomi dan peluncuran rekonstruksi ekonomi Suriah, seperti yang terkait dengan energi dan transportasi.
Para diplomat yang memberikan rekomendasi merupakan bagian dari kelompok yang merundingkan posisi kebijakan luar negeri UE terkait isu-isu yang terkait dengan Timur Tengah dan Afrika Utara.
2. Komitmen UE dalam memulihkan stabilitas Suriah
Kata-kata dalam dokumen tersebut merupakan kompromi antara negara-negara anggota UE. Beberapa pemerintah ingin bergerak cepat untuk menangguhkan sanksi, sementara yang lain lebih memilih pendekatan yang lebih hati-hati dan bertahap untuk memastikan Eropa tetap memegang kendali.
Para menteri luar negeri UE akan membahas masalah tersebut dalam sebuah pertemuan di Brussels pada Senin. Jika kesepakatan politik diumumkan pada hari ini, pejabat Eropa akan melanjutkan pengerjaan rincian teknis penangguhan.
Namun demikian, sejumlah sanksi harus tetap berlaku, menurut dokumen tersebut, termasuk tindakan yang terkait dengan rezim al-Assad, perdagangan narkoba terlarang, dan perdagangan senjata.
3. Penangguhan sanksi adalah keniscayaan
Kepada Al Jazeera, Sultan Barakat, profesor kebijakan publik di Universitas Hamad Bin Khalifa di Qatar mengatakan penghapusan sanksi terhadap Suriah adalah keniscayaan. Ia khawatir, penerapan sanksi hanya akan mempersulit Suriah untuk membangun kembali ekonominya.
Bagi Barakat, sanksi terhadap Suriah harus dicabut tanpa syarat. UE dapat membahas pembatasan terhadap individu atau HTS pada tahap selanjutnya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Samir Aita, ekonom Suriah dan presiden Circle of Arab Economists yang berpusat di Prancis. Menurut dia, pemberian sanksi terhadap Suriah akan melemahkan posisi pemerintah negara tersebut. Ia khawatir, hal itu akan membuat faksi milisi kembali aktif dan memperburuk situasi.
“Anda perlu mempercepat prosesnya. Jika negara Suriah dan lembaga-lembaganya tidak berfungsi dan hanya LSM yang dapat bertindak, mereka akan menggantikan negara,” kata Aita.
UE akan merasakan dampak langsung dari ketidakstabilan tersebut. UE telah menjadi sasaran langsung konflik Suriah dalam hal migrasi, terorisme, dan ketidakstabilan yang lebih luas. Karena itu, kata Aita, langkah ini perlu tindakan lebih jauh.
