Pemerintah Kebut Rehabilitasi Sarana Pendidikan Pascabencana Sumatra
- Pemerintah mempercepat rehabilitasi sarana pendidikan pasca bencana banjir di Sumatra.
- Lebih dari 90 ribu personel lintas kementerian dan lembaga terlibat dalam pemulihan sarana pendidikan.
- Perkembangan perbaikan fasilitas pendidikan terlihat di sejumlah daerah, namun masih memerlukan peran Mendikdasmen.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di daerah terdampak banjir akibat Siklon Senyar. Ini dilakukan guna memastikan kegiatan belajar mengajar di 52 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) dapat segera kembali berjalan normal.
“Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan,” ujar Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra Muhammad Tito Karnavian dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).
1. Libatkan lebih dari 90 ribu personel
Tito menyebutkan, pemerintah sudah menerjunkan lebih dari 90 ribu personel lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung pemulihan sarana dan prasarana pendidikan. Tepatnya sebanyak 90.109 personel dari Kemendagri, Unhan Kemenhan, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Kementerian PU, Kemendiktisaintek, serta sekolah-sekolah kedinasan. Tito menyebutkan, sekolah-sekolah kedinasan berkontribusi melalui kegiatan serupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mendukung pemulihan di lapangan.
“Ada sekolah-sekolah kedinasan yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan semacam KKN-lah gitu, Kuliah Kerja Nyata. Dari Unhan Kemenhan, kemudian juga dari IPDN Kemendagri, kemudian dari [STIS] Badan Pusat Statistik,” kata Tito.
2. Perkembangan perbaikan fasilitas pendidikan di sejumlah daerah
Menurut Tito, perbaikan fasilitas pendidikan bisa telrihat di sejumlah tempat. Di Provinsi Sumbar, layanan pendidikan disebut Tito sudah berjalan secara fungsional seiring percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah terdampak.
Di sisi lain, Provinsi Sumut disebut masih terdapat sejumlah fasilitas pendidikan yang memerlukan atensi lanjutan. Termasuk sekolah umum dan fasilitas pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren dan juga rumah ibadah.
Sementara itu, di Provinsi Aceh, masih memerlukan percepatan rehabilitasi lebih lanjut mengingat dampak kerusakan fasilitas pendidikan tergolong cukup luas. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga madrasah dan pondok pesantren.
“Kemudian untuk fasilitas pendidikan, kita lihat memang banyak yang cukup terdampak. Baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, juga madrasah dan pondok pesantren di beberapa tempat,” kata Tito.
3. Mendikdasmen ikut berperan
Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, proses pendataan kerusakan sekolah terus dilakukan lewat rekonsiliasi data bersama Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi. Kemendikdasmen disebut sudah menyalurkan berbagai dukungan berupa school kit, ruang kelas darurat, buku pembelajaran, tunjangan khusus guru terdampak bencana, dukungan psikososial, revitalisasi sekolah terdampak, serta dana operasional pendidikan darurat.
“Total sekolah yang terdampak, 4.863. Sekolah rusak ringan 3.409, sekolah rusak sedang 925, sekolah rusak berat 437, dan sekolah yang harus direlokasi 92. Penilaian kerusakan sekolah terus berproses melalui rekon[siliasi] data dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi,” kata Abdul Mu’ti.
![[QUIZ] Tebak Icon di Negara Asia Timur, Bisa Benar Semua?](https://image.idntimes.com/post/20250520/pexels-timo-volz-837240-18413827-11zon-cad45bd24a2a30ba1ad69c516adc389a.jpg)
