Usai Teror Pantai Bondi, Australia Bakal Periksa Kepemilikan Senjata Api Warga
- Serangan Bondi menewaskan 15 orang
- Pemerintah mengetatkan aturan kepemilikan senjata
- Polisi NSW mengawasi kelompok ekstremis
Jakarta, IDN Times – Pemerintah federal Australia bersiap menjalankan skema pembelian kembali senjata api sebagai reaksi langsung atas serangan teror di Pantai Bondi. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut langkah ini sebagai operasi pengumpulan senjata terbesar sejak tragedi Port Arthur hampir tiga dekade lalu.
Skema tersebut akan dibiayai bersama oleh pemerintah pusat serta pemerintah negara bagian. Rencana itu diumumkan Albanese pada Jumat (19/12/2025).
Menurut laporan BBC, saat ini, jumlah senjata api yang terdaftar secara sah di Australia telah melampaui 4 juta unit. Angka itu justru lebih tinggi dibandingkan periode tragedi Port Arthur 1996 yang menewaskan 35 orang. Peristiwa Port Arthur kala itu mendorong reformasi besar pengendalian senjata dan mendapat pengakuan internasional. Dalam catatan sejarah terbaru, serangan di Bondi menjadi penembakan massal paling mematikan dalam beberapa dekade.
1. Serangan Bondi menewaskan belasan orang
Sebanyak 15 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka berat dalam serangan yang terjadi pada Minggu (14/12/2025). Dua pria bersenjata saat itu menyerang festival Yahudi Hanukkah di salah satu pantai paling ikonik di Australia. Aparat menduga aksi tersebut dipengaruhi ideologi kelompok radikal (ISIS).
Polisi kemudian menetapkan insiden itu sebagai aksi teror yang dilakukan oleh pasangan ayah dan anak. Naveed Akram yang berusia 24 tahun didakwa atas 59 pelanggaran, termasuk 15 kasus pembunuhan dan satu tindak terorisme. Sementara ayahnya, Sajid, tewas dalam baku tembak dengan aparat.
Pemerintah menetapkan hari terjadinya serangan sebagai hari refleksi nasional untuk mengenang 15 korban Bondi. Albanese juga mengonfirmasi kebenaran laporan dari Kantor Intelijen Nasional. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pelaku memanfaatkan saluran permainan video daring yang lazim digunakan kelompok teror ISIS. Menanggapi pertanyaan soal kemungkinan kegagalan intelijen, Albanese menegaskan tak ada bukti bahwa pertukaran informasi antarlembaga dapat mencegah tragedi itu.
2. Pemerintah mengetatkan aturan kepemilikan senjata
Albanese menjelaskan bahwa salah satu pelaku teror tercatat memiliki lisensi senjata api serta menguasai enam pucuk senjata meski tinggal di kawasan pinggiran Sydney. Ia menegaskan tidak ada alasan yang membenarkan kepemilikan senjata sebanyak itu dalam kondisi tersebut.
“Jika seorang pria di Bonnyrigg membutuhkan enam senapan berkekuatan tinggi dan bisa mendapatkannya di bawah skema lisensi yang ada, maka ada yang salah,” katanya, dikutip dari The Guardian.
Melalui program pembelian kembali ini, pemilik senjata yang koleksinya melebihi aturan baru dapat menyerahkannya kepada negara. Penyerahan tersebut juga dapat dilakukan secara sukarela. Senjata yang dibeli mencakup senjata berlebih, senjata yang baru dilarang, serta senjata ilegal. Skema pendanaan dijalankan dengan pembagian biaya 50-50 antara pemerintah federal serta pemerintah negara bagian dan wilayah.
Kabinet nasional turut menyepakati pembatasan jumlah senjata yang boleh dimiliki setiap individu. Lisensi tanpa masa berlaku akan dihapus dari sistem yang ada. Jenis senjata yang diperbolehkan juga akan dipersempit secara ketat. Selain itu, kewarganegaraan Australia ditetapkan sebagai syarat utama untuk memperoleh lisensi.
Penyusunan daftar senjata api nasional yang telah lama direncanakan akan dipercepat. Daftar tersebut ditargetkan rampung paling cepat pada 2027.
Di tingkat negara bagian, pemerintah New South Wales (NSW) menetapkan batas kepemilikan maksimal empat senjata bagi sebagian besar pemegang lisensi. Aturan baru ini juga mencakup pembatasan jenis senjata serta kapasitas magazen. Penembak rekreasi pada umumnya hanya diperbolehkan memiliki hingga empat senjata.
Sementara itu, petani primer dan penembak olahraga diizinkan memiliki maksimal 10 senjata. Reformasi tersebut sekaligus menghapus hak banding atas pencabutan lisensi yang dilakukan kepolisian. Rencana ini akan dibahas di parlemen negara bagian pada pekan mendatang.
3. Polisi NSW mengawasi kelompok ekstremis
Kepolisian NSW mengumumkan rencana pembebasan tujuh pria berideologi ekstremis yang sebelumnya ditangkap dengan pengawasan ketat. Penangkapan terhadap kelompok tersebut berlangsung secara dramatis di kawasan Liverpool.
Kelompok itu diketahui berasal dari Victoria dan telah lama berada dalam pantauan aparat setempat. Komisaris Polisi NSW Mal Lanyon menegaskan tidak ada hubungan terverifikasi antara mereka dan pelaku serangan Bondi. Meski demikian, Pantai Bondi tetap masuk dalam daftar lokasi yang sempat menjadi sasaran incaran kelompok tersebut.
