Dewan Keamanan PBB Kutuk Kudeta Militer Myanmar

Aksi para jenderal kepada etnis Rohingnya juga dikecam

Jakarta, IDN Times - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dikabarkan telah menyetujui draf pernyataan yang mengecam kudeta militer di Myanmar, sekaligus mengutuk aksi represif rezim terhadap demonstran yang menyerukan pembebasan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
 
Tiga diplomat anggota DK PBB, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyampaikan kabar tersebut kepada The Associated Press (AP) pada Rabu (10/3/2021). Kesepakatan itu menandakan 15 anggota DK PBB, termasuk Tiongkok, Rusia, dan Vietnam, menyepakati hasil amandemen draf pernyataan yang diajukan oleh Inggris selaku Ketua DK PBB.
 
"Menekankan perlunya penegakan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta menegakkan supremasi hukum," demikian tertulis dalam pernyataan sikap DK PBB yang diperoleh AP.

Baca Juga: Kudeta Myanmar, Polisi Ancam Akan Buru Warga hingga Media Dibredel

1. Dinilai lebih lemah dari draf awal

Dewan Keamanan PBB Kutuk Kudeta Militer MyanmarWarga menginjak poster yang memperlihatkan foto yang diduga sebagai penembak jitu Tentara Myanmar saat protes terhadap kup militer di Yangon, Myanmar, Senin (22/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Tidak lama setelah fraksi militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan, DK PBB sempat menyampaikan pernyataan awal, yang juga mengecam kudeta sebagai kemunduran atas rezim demokrasi Burma. Namun, tidak ada tindakan berkelanjutan dari dewan karena perbedaan sikap anggota-anggotanya.
 
Adapun pernyataan yang disetujui oleh semua anggota dewan kali ini dinilai lebih lemah dari draf awal yang sempat diedarkan oleh Inggris. Sebelumnya, Inggris menggunakan istilah keharusan untuk memberi sanksi jika situasi memburuk atau Myanmar terbukti melanggar Piagam PBB. Para diplomat anggota dewan lainnya, terutama tetangga Myanmar, mengajukan keberatan dengan pernyataan itu dan meminta Inggris untuk merevisinya.
 
Kendati begitu, sikap dari badan paling kuat di PBB patut diapresiasi karena menjadi pernyataan Presiden DK PBB pertama tentang Myanmar yang diadopsi sejak 2017, mencerminkan persatuan dewan dalam upaya membalikkan kudeta.

2. Sekjen PBB berharap militer Myanmar berubah sikap

Dewan Keamanan PBB Kutuk Kudeta Militer MyanmarSekjen PBB, Antonio Guterres, saat sedang menghadiri perayaan ulang tahun PBB ke-75 pada tanggal 23 Oktober 2020 lalu. (Twitter.com/antonioguterres)

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, berharap pernyataan itu bisa menyadarkan militer terkait betapa pentingnya menghormati nilai-nilai demokrasi, termasuk pembebasan tahanan politik dan menghormati hasil pemilu.  
 
Terlepas dari tidak sempurnanya demokrasi Myanmar yang berada di bawah kendali militer, Guterres tetap menilai sistem tersebut lebih baik daripada rezim kudeta saat ini. Terlebih, PBB mencatat, sedikitnya 60 demonstran tewas dan 1.900 masyarakat sipil ditahan karena menentang kekuasaan militer.
 
Pernyataan DK PBB juga membahas tindakan keras militer pada 2017 terhadap Muslim Rohingya yang mengarah pada praktik genosida, pemerkosaan massal, dan pembakaran desa-desa, menyebabkan 700 ribu orang mengungsi ke Bangladesh.  
 
"Situasi saat ini berpotensi memperburuk tantangan yang ada di negara bagian Rakhine dan wilayah lain. Perkembangan baru-baru ini menimbulkan tantangan serius bagi pemulangan pengungsi Rohingya yang sukarela, aman, bermartabat, berkelanjutan, dan orang-orang terlantar di dalam negeri," kata laporan tersebut.
 
"Sangat penting bahwa hak-hak minoritas dilindungi sepenuhnya," tegas pernyataan itu.

3. Utusan PBB mendesak sikap yang tegas terkait Myanmar

Dewan Keamanan PBB Kutuk Kudeta Militer MyanmarKendaraan bersenjata Tentara Myanmar berkendara melewati sebuah jalan setelah mereka mengambil kekuasaan dalam sebuah kup di Mandalay, Myanmar, Selasa (2/2/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer)

Sebelumnya, dilaporkan Channel News Asia, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, Thomas Andrews, mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan lebih tegas menanggapi kerusuhan yang bergulir sejak 1 Februari 2021.

Dia berharap sanksi berupa embargo senjata dan ekonomi global segera diserukan. Dia juga meminta Mahkamah Internasional untuk lebih aktif dalam mengusut dugaan pelanggaran kemanusiaan di Burma. Pasalnya, kubu militer tampak tidak khawatir dengan segala kecaman yang disampaikan komunitas internasional.
 
Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada juga telah memberikan sanksi kepada Myanmar.
 
Namun, beberapa anggota ASEAN, termasuk Indonesia yang aktif memainkan shuttle diplomacy, mengingatkan supaya instrumen sanksi diterapkan secara proporsional dan terukur. Sebab, tidak menutup kemungkinan sanksi yang dijatuhkan justru memperberat kehidupan masyarakat Myanmar, alih-alih menekan militer.
 
Pernyataan DK PBB juga mengapresiasi langkah ASEAN untuk mengupayakan dialog konstruktif, sehingga melahirkan solusi yang disepakati oleh kedua pihak, oleh militer dan sipil.

Baca Juga: Militer Myanmar Perintahkan Polisi Tembak Mati Demonstran

Topik:

  • Satria Permana

Berita Terkini Lainnya