5 Fakta Menarik Sejarah Pembentukan PBB Pasca Perang Dunia II

Sejak pertengahan Perang Dunia II, para pemimpin negara sekutu telah mulai membahas perlunya sebuah mekanisme bersama untuk mencegah terulangnya konflik besar di masa depan. Berbagai deklarasi dan dialog antarnegara kemudian membuka jalan bagi lahirnya gagasan awal tentang pembentukan sebuah organisasi internasional yang lebih kuat dan terkoordinasi.

Salah satu momen paling menentukan terjadi dalam perundingan Dumbarton Oaks pada tahun 1944, ketika negara negara besar mencapai kesepakatan mengenai prinsip prinsip dasar, tujuan, serta struktur lembaga internasional yang akan dibentuk. Kesepakatan tersebut kemudian dijadikan landasan utama dalam perumusan Piagam ketika para delegasi dunia berkumpul kembali di Konferensi San Francisco pada tahun berikutnya.

Konsep anggota permanen beserta hak veto di Dewan Keamanan lahir dari kompromi politik antara negara negara besar yang ingin melindungi kepentingan dan keamanan nasional masing masing. Mekanisme ini dirancang untuk menegaskan peran strategis negara sekutu utama dalam menjaga stabilitas global dan mencegah konflik langsung antar kekuatan besar.

Keberadaan hak veto juga mencerminkan realitas geopolitik dunia setelah Perang Dunia II yang ditandai oleh persaingan kekuatan besar. Sepanjang era Perang Dingin hingga masa modern, kebijakan ini membentuk dinamika pengambilan keputusan di PBB dan terus menjadi bahan perdebatan karena di satu sisi menjaga keseimbangan kekuasaan, namun di sisi lain kerap dinilai menghambat tindakan internasional yang lebih cepat dan tegas.

Konferensi San Francisco pada Juni 1945 mempertemukan sekitar lima puluh delegasi dari berbagai negara untuk menyelesaikan Piagam PBB. Dalam forum internasional tersebut, para perwakilan negara merumuskan dasar hukum dan tujuan organisasi dunia yang diharapkan mampu menjaga perdamaian global. Dokumen akhir hasil konferensi kemudian dibuka untuk proses ratifikasi oleh negara peserta serta negara negara lain yang diundang.

Penandatanganan Piagam pada 26 Juni 1945 menjadi simbol kuat komitmen bersama negara negara terhadap kerja sama internasional. Meski demikian, PBB belum langsung berdiri secara resmi pada tanggal tersebut. Organisasi ini baru mulai beroperasi setelah Piagam diratifikasi dan diberlakukan beberapa bulan kemudian, sehingga tanggal berlakunya Piagam ditetapkan sebagai tonggak resmi kelahiran PBB.

Piagam membentuk beberapa badan utama seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, dan badan ekonomi dan sosial. Struktur ini dirancang agar organisasi mampu menangani masalah perdamaian, hukum internasional, dan kerja sama pembangunan.

Selain badan utama, terdapat mekanisme tambahan seperti Dewan Perwalian yang awalnya bertugas mengelola wilayah dalam proses dekolonisasi. Struktur ini mencerminkan ambisi para pendiri untuk menyelesaikan berbagai isu politik, ekonomi, dan kemanusiaan.

Piagam PBB ditandatangani oleh para delegasi di San Francisco tetapi baru resmi berlaku setelah diratifikasi oleh mayoritas negara, termasuk lima anggota tetap yang memiliki hak veto. Proses ratifikasi ini memastikan bahwa negara-negara kunci menyetujui secara nyata kerangka organisasi yang dibentuk.

Berkat ratifikasi inilah tanggal 24 Oktober 1945 diperingati sebagai hari lahir PBB, karena pada hari itu Piagam resmi mulai berlaku. Sejak saat itu, tanggal ini dirayakan setiap tahun sebagai Hari PBB.

Sejarah pembentukan PBB pasca Perang Dunia II adalah cerita tentang upaya kolektif untuk menghindari kehancuran berulang, hasil kompromi antara kekuatan besar, dan pergeseran kekuatan global yang membawa suara baru ke panggung dunia. Meskipun tidak sempurna, PBB lahir dari pengalaman pahit perang dan sejak awal menanggung harapan untuk menjaga perdamaian serta memfasilitasi kerja sama internasional.