5 Arahan Presiden Jokowi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional
Saat ini, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang tercatat di Indonesia mengalami peningkatan, terutama karena varian Delta dan kini menyusul varian Omicron yang sudah terdeteksi di Malaysia.
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan kasus COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan kasus. Tak hanya itu, pemerintah juga mempercepat program vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity karena percaya bahwa vaksinasi memainkan peran sentral dalam menangani COVID-19 dan memulihkan perekonomian nasional.
Dampak ekonomi dari COVID-19 cukup besar. Tindakan karantina dan pembatasan di berbagai sektor telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Akibat permintaan yang rendah dan pemanfaatan alat transportasi yang rendah, situasi ini berdampak pada rendahnya produktivitas, terutama untuk impor dan ekspor. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi.
Di tengah merebaknya wabah COVID-19, pertumbuhan ekonomi global pun mengalami penurunan. Produktivitas tenaga kerja yang rendah juga terjadi di Indonesia. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 17 November 2021, Presiden Jokowi menanggapi proses pemulihan ekonomi nasional dengan menekankan pada lima hal. Apa saja?
1. Percepatan realisasi APBN dan APBD
Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk waspada terhadap berbagai risiko global yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Perkembangan ekonomi global perlu diperhatikan dengan seksama guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap sesuai dengan rencana yang diharapkan.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti fenomena siklus commodity supercycle. Commodity supercycle sendiri mengacu pada adanya fluktuasi terhadap harga terbesar dengan interval waktu terlama dan berlangsung lebih dari 10 tahun di semua sektor komoditas.
Presiden merasa bahwa fenomena ini juga perlu diwaspadai mengingat komoditas unggulan ekspor Indonesia saat ini sedang melonjak tinggi.
2. Waspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia
Dengan berbagai tantangan yang ada, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa perlambatan ekonomi dunia berpotensi masih akan berlanjut pada tahun 2022, mengingat pandemi COVID-19 yang belum usai.
Sementara Indonesia dan beberapa negara di Asia lainnya menunjukkan perkembangan yang baik terhadap situasi pandeminya, Eropa kini menjadi pusat penyebaran COVID-19 di mana beberapa negara di wilayah tersebut melaporkan lonjakan kasus dalam beberapa minggu terakhir.
Menurut Presiden Jokowi, APBN di tahun 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing Indonesia, terutama daya saing di ekspor dan daya saing di investasi.
Penajaman dan efisien belanja perlu segera dilakukan. Anggaran-anggaran belanja yang tidak perlu dapat dialih-fungsikan ke anggaran belanja yang lebih produktif dan diharapkan sudah dapat direalisasikan Januari 2022.
3. Waspadai potensi berlanjutnya pandemik yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia
Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 harus mampu menjadi alat utama untuk mendorong pertumbuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan daya saing, terutama dari sisi ekspor dan investasi.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2022 adalah bahwa pandemik masih dapat berlanjut dan ekonomi dunia dapat melambat. Oleh karena itu, Presiden meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 menjadi alat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Segera dorong realisasi investasi
Menurut Presiden Jokowi, APBN hanya berkontribusi kurang lebih 15 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang artinya memang lebih banyak kontribusi dari sektor swasta, investasi dan BUMN. Tak hanya itu, komitmen investasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Dubai harus terus dikawal agar bisa segera direalisasikan.
5. Komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan (renewable energy)
Mengenai pengembangan ekonomi hijau, Presiden Jokowi menekankan pada seluruh jajarannya untuk memastikan jalannya investasi yang bertujuan untuk menggeser pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi terbarukan, entah itu di sektor development kendaraan dan baterai listrik yang ramah lingkungan. Juga, Presiden Jokowi ingin agar pembangungan Green Industrial Park di Kalimantan Utara agar bisa segera dimulai.
Pengembangan ekonomi hijau ini tak hanya jadi tanggung jawab satu pihak saja, tapi semua masyarakat Indonesia tak terkecuali. Mulai dari hal-hal sederhana bisa kita lakukan seperti mengurangi sampah plastik, menggunakan transportasi umum, dan mengurangi pembelian baju fast fashion. Karena jika tidak #MulaiDariKamu, lalu mau mulai dari siapa lagi?
