6 Menteri Ekonomi Jokowi Absen, Gak Lanjut di Kabinet Prabowo?
- Prabowo Subianto mengumumkan komposisi menteri di kabinetnya
- Luhut Binsar Pandjaitan, Budi Karya Sumadi, dan Basuki Hadimuljono tidak masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran
Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih, Prabowo Subianto telah mengumumkan komposisi menteri di kabinetnya. Ada sejumlah nama dari Kabinet Indonesia Maju yang diajak merapat ke pemerintahannya, termasuk menteri-menteri ekonomi.
Namun, ada beberapa menteri ekonomi di pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang tidak kembali menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Sebab, yang bersangkutan tidak tampak hadir di Kertanegara, di mana Prabowo mengundang para calon menteri-menterinya pada Senin (14/10/2024).
Berikut beberapa menteri ekonomi di era Presiden Jokowi yang tidak masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran karena ketidakhadirannya hari ini di kediaman Prabowo!
1. Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan memiliki riwayat panjang dalam pemerintahan, terutama di era Jokowi. Sejak Kabinet Kerja, Luhut diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Desember 2014.
Pada 12 Agustus 2015, dia diangkat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Luhut kemudian dipindahkan menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman pada reshuffle Kabinet Kerja jilid II pada 27 Juli 2016, menggantikan Rizal Ramli.
Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, dalam Kabinet Indonesia Maju, Luhut kembali ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada 2019 hingga 2024.
2. Budi Karya Sumadi
Budi Karya Sumadi telah menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) sejak 27 Juli 2016 di Kabinet Kerja Jokowi.
Sebelumnya, Budi memiliki karier di badan usaha milik negara (BUMN), termasuk sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II dan PT Pembangunan Jaya Ancol.
Pada periode kedua Jokowi, Budi Karya kembali dipercaya sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Indonesia Maju pada 2019 hingga 2024, dengan fokus meningkatkan konektivitas transportasi.
3. Basuki Hadimuljono
Basuki Hadimuljono telah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2014 hingga 2024 di dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.
Dia pertama kali diangkat dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019, kemudian kembali dipercaya pada Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.
Basuki sebelumnya menjabat berbagai posisi di Kementerian PUPR, termasuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inspektur Jenderal.
4. Sandiaga Uno
Sandiaga Salahuddin Uno diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) pada 23 Desember 2020 di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi, menggantikan Wishnutama.
Dalam perannya, Sandiaga berfokus pada pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemik COVID-19, dengan mengusung tiga konsep utama: inovasi, adaptasi, dan kolaborasi.
Sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di Kemenparekraf, Sandiaga dikenal sebagai pengusaha sukses yang aktif di berbagai sektor ekonomi. Dia juga menjadi rival Jokowi dalam Pilpres 2019.
5. Teten Masduki
Teten Masduki menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Kabinet Indonesia Maju sejak 2019 hingga 2024.
Sebelum menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Teten pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan pada 2015.
Teten dikenal sebagai aktivis anti-korupsi yang pernah memimpin Indonesia Corruption Watch (ICW) dan menerima penghargaan Ramon Magsaysay pada 2005 atas kontribusinya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
6. Suharso Monoarfa
Suharso Monoarfa menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju.
Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada periode 2009-2011 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2015-2019.
Sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso punya peran dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, termasuk proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
