Anggaran K/L Dipangkas 10 Persen, Menkeu Jamin Belanja Tak Terganggu
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memangkas anggaran kementerian dan lembaga sebesar 10 persen karena upaya efisiensi sebelumnya dinilai belum efektif.
- Pemerintah akan membatasi pengajuan tambahan anggaran dari K/L setelah banyak menteri mengusulkan penambahan hingga puluhan triliun rupiah.
- Purbaya menegaskan pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu belanja negara maupun stabilitas ekonomi, serta memastikan likuiditas tetap terjaga.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar 10 persen setelah usulan efisiensi yang diminta sebelumnya tidak berjalan efektif.
Purbaya menegaskan pemerintah akan memastikan belanja negara tetap berjalan tepat waktu tanpa mengganggu pos yang telah direncanakan.
"Belanja pemerintah yang memang harus direalisasikan akan tetap dibelanjakan tepat waktu, bukan dipotong. Pada dasarnya, kita akan tetap mematuhi anggaran,” ujar Purbaya usai solat Ied di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sabtu (21/3/2026).
1. Batasi permintaan K/L yang ajukan tambahan anggaran
Ia menjelaskan, sebelumnya Kementerian Keuangan meminta masing-masing K/L mengajukan rencana penghematan sebesar 10 persen. Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah K/L justru mengajukan tambahan anggaran.
“Jadi gini, tadinya kita usulin mereka ngajuin 10 persen. Tapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan potong malah nambah terus,” kata Purbaya.
2. Banyak Kementerian dan Lembaga ajukan tambahan anggaran
Namun demikian, ia menekankan akan membatasi usulan anggaran baru dari K/L. Purbaya mengungkapkan selama ini banyak menteri-menteri mengajukan tambahan anggaran hingga puluhan triliun rupiah.
“Menteri-menteri kan ngajuin terus berapa puluh triliun. Itu kami batasin, kami potong, kalau yang lain kami akan sesuaikan,” jelasnya.
3. Kebijakan efisiensi anggaran dipastikan tak berdampak negatif ke ekonomi
Meski ada rencana efisiensi, Purbaya memastikan kebijakan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Pemerintah juga akan menjaga likuiditas tetap stabil.
“Tapi nggak akan sampai berefek ke perekonomian, dan kami pastikan juga likuiditas terjaga baik. Itu saya monitor mungkin harian,” ujarnya.
