Asosiasi Logistik Keluhkan Ongkos Melonjak saat Konflik Geopolitik
- Kenaikan harga avtur akibat konflik di Timur Tengah membuat biaya logistik dan transportasi di Indonesia melonjak, memperberat struktur ongkos yang sejak awal sudah tinggi.
- Kontribusi avtur mencapai sekitar 40 persen dari total biaya transportasi, sementara inefisiensi operasional masih menjadi tantangan besar yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing layanan.
- Pemerintah dinilai mampu mengantisipasi dampak konflik dengan menjaga pasokan energi nasional, tidak menaikkan harga BBM subsidi, serta memastikan cadangan energi tetap pada level aman.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengungkapkan bahwa kenaikan harga avtur akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berdampak langsung pada lonjakan biaya angkut (freight cost), baik untuk penumpang maupun kargo.
Menurutnya, tekanan biaya tersebut semakin memperberat struktur ongkos logistik di Indonesia yang sejak awal sudah tergolong tinggi, bahkan sebelum terjadinya gejolak harga minyak dunia.
“Kalau kita jujur, jangankan karena sudah ada perang. Tidak ada perang pun biaya penerbangan kita, biaya penumpang penerbangan di dalam negeri masih yang tertinggi di dunia. Nah ini yang perlu dievaluasi sebenarnya,” ujar Akbar di Kemenko Perekonomian, Kamis (9/4/2026).
1. Kontribusi avtur mencapai sekitar 40 persen dalam struktur biaya transportasi
kontribusi bahan bakar seperti avtur mencapai sekitar 40 persen dalam struktur biaya transportasi baik udara, laut, maupun moda lainnya. Namun, tak hanya faktor eksternal, masih terdapat komponen biaya lain yang dapat dioptimalkan.
Akbar menjelaskan ada juga faktor inefisiensi dalam operasional sektor transportasi yang harus dibedah secara menyeluruh.
"Ada inefisiensi operasional yang harus diselesaikan. Tetapi tidak berarti faktor-faktor yang lain tidak ada yang tidak bisa diefisienkan. Nah ini yang menjadi cermin buat kita untuk bisa memberikan daya saing layanan kepada publik," ungkapnya.
2. Dampak eskalasi konflik di Timur Tengah sudah diantisipasi pemerintah
Di sisi lain, ia juga menyinggung dampak potensi eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk risiko penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz. Namun, pemerintah dinilai telah mengantisipasi hal tersebut dengan baik.
Akbar mengungkapkan kebutuhan minyak nasional Indonesia yang berasal dari kawasan Timur Tengah melalui jalur tersebut hanya sekitar 20 persen.
"Di bawah arahan Presiden, para menteri sudah bekerja optimal dan menyiapkan solusi alternatif dari negara pengekspor minyak lainnya,” jelasnya.
3. Asosiasi logistik menilai pemerintah masih mampu kelola kebutuhan energi nasional
Ia menambahkan, pemerintah juga menunjukkan kepercayaan diri dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM subsidi, serta menjaga ketersediaan LPG. Saat ini, cadangan energi nasional disebut berada pada level aman, dengan inventory berkisar 10 hingga 15 hari.
“Sejauh ini masih manageable. Pemerintah masih mampu mengelola kebutuhan energi nasional dengan baik,” tegasnya.
