Bahlil Akui Tambang Emas Martabe di Tapsel Izinnya Belum Dicabut
- Pemerintah belum mencabut izin pengelolaan tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
- Bahlil menyatakan bahwa sanksi akan diberikan apabila ditemukan kesalahan dalam kajian yang dilakukan Kementerian ESDM.
- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources untuk klarifikasi.
Jakarta, IDN Times - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah belum mencabut izin pengelolaan pertambangan PT Agincourt Resources di Tambang Emas Martabe, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara (Sumut). Menurutnya, pemerintah masih mengkaji hal tersebut.
"Sampai dengan sekarang kan Martabe itu diumumkan untuk dicabut. Tapi, pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM. Artinya, sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/2/2026).
1. Bila ditemukan kesalahan, baru akan ada sanksi
Bahlil mengatakan, apabila dalam kajian yang dilakukan Kementerian ESDM ditemukan kesalahan, baru akan diberikan sanksi.
"Kalau mereka dinyatakan ada kesalahan maka itu tetap akan dilakukan sanksi. Tapi kalau tidak, kami akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau orang enggak bersalah kan, enggak boleh juga kita memberikan sebuah penilaian lain," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Bahlil mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan PT Agincourt Resources.
"Ini semuanya kami lakukan dalam rangka bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di daerah kawasan pertambangan tetap terjaga, sudah barang tentu kalau ada pelanggaran lingkungan dan segala macam kami akan memberikan sanksi secara proporsional," kata dia.
2. Rosan sudah temui pengelola tambang emas Martabe
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyatakan pihaknya telah menerapkan sejumlah langkah seperti pengkajian terhadap aspek hukum, teknis produksi, aspek bisnis yang sedang berjalan, maupun strategi ke depan atas PT Agincourt Resources.
Rosan mengatakan, telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagan dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif.
"Selain itu, perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggung jawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan pemerintah secara menyeluruh," tutur Rosan dalam keterangan resminya, Senin (9/2/2026).
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terima surat klarifikasi Agincourt Resources
Bukan hanya itu, Rosan juga telah menerima dan menelaah surat klarifikasi PT Agincourt Resources yang memuat penjelasan mengenai Aspek Hidrologi dan Lingkungan Operasional serta Kepatuhan terhadap Peruntukan Kawasan.
"Seiring dengan itu, Kementerian terus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta K/L terkait dalam rangka pembahasan lebih lanjut, demi memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi," tutur Rosan.
