Bahlil Tepis B50 Bakal Ganggu Stok Minyak Goreng, Ini Alasannya
- Kurangi ekspor menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan domestik CPO
- Intensifikasi dan tambah lahan sebagai alternatif meningkatkan produksi CPO
- Kebijakan DMO masih sebatas alternatif dalam mengatasi pasokan bahan baku CPO
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis kekhawatiran program B50 akan mengganggu pasokan minyak goreng. B50 adalah program mandatori biodiesel yang mewajibkan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati (BBN) dengan 50 persen bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Bahan baku utama untuk BBN di Indonesia adalah Fatty Acid Methyl Ester (FAME), yang diolah dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Dia menegaskan tidak ada isu terkait hal tersebut.
"Nggak ada. Nggak ada isu itu," kata Bahlil di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).
1. Kurangi ekspor jadi salah satu solusi
Bahlil memaparkan, persoalan pasokan bahan baku CPO untuk B50 dapat diatasi. Caranya adalah dengan mengurangi porsi ekspor untuk dialihkan demi memenuhi kebutuhan domestik.
Dia menyebutkan strategi tersebut juga mencakup opsi pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) CPO. Itu adalah kebijakan wajib bagi dunia usaha untuk memasok sebagian dari produksinya ke pasar domestik.
"Ini kan persoalannya adalah kalau kita memakai B50, tinggal ekspor kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Termasuk dalamnya adalah DMO," katanya.
2. Intensifikasi dan tambah lahan juga jadi opsi
Selain mengurangi jatah ekspor, Bahlil menjelaskan ada alternatif kedua, yakni meningkatkan produksi CPO melalui program intensifikasi. Itu adalah upaya meningkatkan produktivitas kelapa sawit tanpa harus membuka lahan baru.
Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menambahkan, opsi ketiga yang disiapkan pemerintah adalah dengan menambah luas lahan perkebunan kelapa sawit.
"Yang kedua, kita meningkatkan produksi dengan intensifikasi. Yang ketiga kita nambah lahan. Udah itu aja," jelas Bahlil.
3. Kebijakan DMO masih sebatas alternatif
Mengenai kepastian pemberlakuan DMO CPO, Bahlil menyatakan kebijakan itu dilihat sebagai salah satu alternatif. Dia enggan merinci kapan opsi DMO diterapkan, sebab statusnya baru sebatas alternatif.
"Kan baru alternatif sudah ditanya mulai kapan, gimana?" tambah Bahlil.
